Network
Berita DIY - Hampir sepekan lalu tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR telah mengetuk palu sidang paripurna dalam rangka mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja secara resmi.
Dari berbagai fraksi partai politik yang hadir dalam sidang paripurna DPR hampir keseluruhan fraksi tidak keberatan dengan disahkannya UU Cipta Kerja, terkecuali fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Benny K Harman secara tegas menyatakan walkout dari sidang paripurna DPR karena berulang kali interupsinya ditolak mentah-mentah.
Baca Juga: Dari Penghapusan UMK Hingga Kemudahan Rekrutmen TKA, Ini Pokok-Pokok Kontroversial UU Cipta Kerja
Meski sidang diwarnai dengan aksi walkout, pengesahan tetap dilanjutkan atas persetujuan sebagian besar fraksi untuk mengesahkan UU Cipta Kerja. Salah satu fraksi yang menyetujui adalah Gerindra.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN yang juga mantan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menyebutkan bahwa semata-mata UU Cipta Kerja dibuat untuk keselamatan rakyat miskin dan lemah yang membutuhkan lapangan kerja.
"Para tokoh yang menolak UU Ciptaker harus sadar dan insyaf betul seperti Prabowo Subianto," tegasnya sebagaimana dilansir dalam Warta Ekonomi pada Rabu, 7 Oktober 2020.
Baca Juga: Anies Baswedan Terancam Turun Jabatan Dari Gubernur DKI Jakarta Karena Hal Ini?
Menurut Poyuono, Prabowo yang pada mulanya memilih haluan yang berbeda dari pemerintah dalam menilai setiap produk perundang-undangan dan kebijakan Presiden Jokowi termasuk UU Cita Kerja.
Lebih lanjut, Poyuono menyebut bahwa Prabowo saat ini telah sadar betul bahwa segala yang dilakukan Presiden Jokowi selalu didasarkan untuk kepentingan rakyat serta keselamatan rakyat kecil dan rentan.
"Beliau (Prabowo) telah bersyahadat di hadapan masyarakat bahwa semua keputusan Jokowi untuk rakyat," tegas mantan Waketum Gerindra itu.
Kembali Poyuono menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan terlebih dalam masa pandemi Covid-19 untuk kebangkitan perekonomian nasional negeri ini.
Baca Juga: Kemenkeu Sebut Tahun 2021 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dapat Capai Angka 5 Persen
"Karena itu kami imbau untuk berhenti melakukan provokasi dan penyesatan terhadap tujuan dan kegunaan UU Ciptaker kepada masyarakat." Sebut Poyuono.
Sebagaimana dilansir dalam siaran pers terbuka, Presiden Jokowi telah melakukan klarifikasi mengenai Omnibus Law UU Cipta Kerja yang masih diresahkan oleh masyarakat.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pada akhirnya UU Cipta Kerja ini akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.***
