Berita DIY - Kementerian Ketenagakerjaan baru-baru ini meluncurkan sebuah program baru untuk penciptaan wirausaha-wirausaha dalam masyarakat yang disebut dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Program JPS nyaris sama dengan program Kartu Prakerja, yang menjadi pembeda terletak pada insentif dan pengkhususan program.
Program Kartu Prakerja dikhususkan pada pelatihan-pelatihan untuk persiapan kerja, sementara program JPS dikhususkan pada penciptaan wirausaha dan lapangan pekerjaan.
Baca Juga: Buntut Panjang Wawancara Bangku Kosong Menteri Terawan, Najwa Shihab Dilaporkan Relawan Jokowi
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan bahwa program JPS di Kemnaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat Karya.
Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan wirausaha dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Sementara itu, program Padat Karya merupakan program yang disasarkan untuk pengangguran dan setengah pengangguran dengan membangun fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja.
Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja, Mulai Hari Ini Ribuan Buruh Ancam Mogok Kerja Hingga 8 Oktober 2020
Baca Juga: Asal Penuhi Syarat Ini, Pemerintah Akan Berikan BLT Rp 1 Juta Untuk 26.500 Orang
TKM dan Padat Karya dapat menjadi opsi bagi masyarakat untuk meminimalisir dampak ekonomi masyarakat semasa pandemi Covid-19.
Penyaluran program JPS telah memasuki tahap pertama pada Oktober ini dan informasi penyaluran tahap dua belum dikonfirmasi oleh Kemnaker.
Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker per 2 Oktober 2020 telah menyalurkan bantuan program JPS TKM kepada 1.985 kelompok wirausaha dengan melibatkan 39.700 orang dan 1.091 kelompok padat karya dari 21.820 kelompok.
Baca Juga: Kemenkeu Sebut Tahun 2021 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dapat Capai Angka 5 Persen
"Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan, tetapi juga melemahkan perekonomian yang ditandai dengan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, serta penurunan daya beli masyarakat," Kata Menaker Ida Fauziyah sebagaimana dilansir dalam ANTARA.
Peserta program JPS tersebut nantinya mendapatkan pembekalan pelatihan berkelanjutan didampingi langsung oleh Kemnaker.***