Network
BERITA DIY - Pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi Covid-19. Program ini digenjot sebagai upaya menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity terhadap virus corona.
Bagi penerima bantuan sosial (bansos) PKH, BPNT hingga BLT lainnya yang telah terdaftar dalam program vaksinasi Covid-19, jangan menolak. Sebab jika menolak vaksinasi, bansos yang diperoleh bisa disetop.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Resmi! Piala Wali Kota Solo 2021 Ditunda Gara-gara Kasus Covid-19 di Jawa Tengah Melonjak
Tak hanya penyetopan bansos, ada beragam sanksi yang bisa diterima penolak vaksinasi virus corona. Termasuk, untuk masyarakat yang tidak menerima bansos namun masuk daftar program vaksinasi Covid-19.
Sanksi menolak vaksinasi tertuang pada Pasal 13A ayat 4 Perpres 14/2021. Berikut bunyi aturan tersebut:
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
c. Denda.
Namun, pada pasal yang sama ayat 3, dikatakan kewajiban vaksinasi bisa gugur. Yakni bagi mereka yang secara medis dinyatakan tidak layak sesuai indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.
Per Senin 28 Juni 2021, data Satgas Penanganan Covid-19 mencatat, sebanyak 27.419.898 orang telah menerima vaksin dosis pertama. Kemudian sebanyak 13.182.034 orang di antaranya sudah mendapat vaksin virus corona dosis kedua.
Pemerintah pada tahap ini menargetkan vaksinasi dapat diberikan kepada 40.349.049 orang. Artinya, kondisi saat ini masih jauh dari target.***
