Network
BERITA DIY - Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk ketika masih zaman penjajahan Jepang yang digagas pada 1 Maret 1945. Pembentukan BPUPKI ini tak lepas dari sejarah, tujuan, dan fungsinya, beberapa bulan sebelum Indonesia merdeka.
Meski kepanjangan dari BPUPKI terdapat kata "Indonesia" di belakangnya, namun sebenarnya tugas dan fungsi BPUPKI ini hanya mencangkup wilayah Jawa dan Sumatra.
Hal itu ditengarai oleh Komando AD ke-16 dan ke-25 yang merupakan inisator sekaligus perwakilan militer Jepang hanya memiliki kewenangan di Pulau Jawa (termasuk Pulau Madura) beserta Pulau Sumatra.
Baca Juga: Nama-nama Alat Musik Tradisional Indonesia Lengkap dengan Asal Daerah dan Cara Memainkannya
Sementara itu, BPUPKI tidak berlaku bagi wilayah Indonesia lainnya, seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga ke wilayah Timur lantaran dikuasai oleh komando AL Jepang.
Uraian singkat sejarah, tujuan, dan fungsi BPUPKI
BPUPKI merupakan bujuk rayu Jepang kepada rakyat Indonesia yang berjanji untuk mendukung kemerdakaan Indonesia, usai Jepang mengalami tanda-tanda kekalahan pada Perang Asia Timur Raya pada tahun 1944.
Perdana Menteri Jepang saat itu bernama Jenderal Kuniaki Koiso memang sudah mengatakan bahwa Indonesia akan merdeka dengan harapan tentara sekutu Jepang mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Apa Itu HAM? Ini Penjelasan dan 5 Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Pada akhirnya, pemerintah Jepang yang memimpin Pulau Jawa ketika itu, Letnan Jendral Kumakici, memberikan pengumuman terkait pembentukan BPUPKI tahun 1 Maret 1945.
Beberapa pekan kemudian, tepatnya tanggal 29 April 1945, susunan anggotan dan pengurus BPUPKI resmi dibentuk. Adapun K.R.T Radjiman Wediodiningrat menduduki jabatan sebagai Ketua.
Sementara itu, jabatan Ketua Muda dipimpin oleh orang Jepamg Shucokan Cirebon yang bernama Ichibangase. Kepengurusan Kepala Sekretariat ditempati oleh R.P. Suroso dan Toyohito Masuda serta Mr, A.G. Pringgadigdo sebagai asisten.
Baca Juga: 34 Pakaian Adat Indonesia Beserta Nama-namanya
BPUPKI yang beranggotan 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa ini ditujukan sebagai langkah penyeldikian awal untuk membenrtuk negara Indonesia merdeka.
Seperti yang telah disinggung di atas bahwa BPUPKI hanya mencakup Jawa dan Sumatra. Meski pembentukan BPUPKI sejak tanggal 1 Maret 1945 dan resmi pada 29 April 1945, namun BPUPKI diterima di Sumatra pada 25 Juli 1945 oleh Komando AD ke-25 Jepang.
Usai resmi dibentuk, BPUPKI mengadakan beberapa kali rapat atau pertemuan dari yang berskala besar hingga kecil. Adapun uraian singkat sudang yang dilakukan BPUPKI adalah sebagai berikut.
Baca Juga: Arti Lambang Pancasila Sila ke-1,2,3,4,5 dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari
Uraian sidang pertama BPUPKI
Agenda sidang juga mendengarkan pidato tentang gagasan lima dasar negara dari beberapa tokoh Indonesia, seperti Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (sidang tanggal 19 Mei 1945), Prof. Mr. Dr. Soepomo (sidang tanggal 31 Mei 1945), dan Ir. Soekarno (sudang tanggal 1 Juni 1945).
Pada pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memaparkan rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia. Lalu, Bung Karno menyebutnya sebagai Pancasila yang ketika itu terdiri dari:
- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
- Mufakat atau Demokrasi
- Kesejahteraan Sosial
- Ketuhanan Yang Maha Esa
Meski mengalami perubahaan pada poin-poin Pancasila, tanggal 1 Juni merupakan cikal bakal lahirnya Pancasila yang diperingati hingga sekarang.
Gagasan Ir. Soekarno itu merupakan akhir dari persidangan BPUPKI yang pertama. Saat periode jeda sidang usai sidang pertama, Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno terbentuk.
Adapun tugas Panitia Sembilan adalah untuk mengolah usul mengenai dasar negara Republik Indonesia yang telah disepakati pada sidang BPUPKI pertama. Hasil dari pertemuan Panitia Sembilan ini menyepakati lima sila terbaru yang disetujui.
Uraian sidang resmi kedua BPUPKI
Agenda sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada 10 Juli-17 Juli 1945 ini menyepakati wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, dan pendidikan serta pengajaran.
Panitia-panitia kecil pun dibentuk untuk mendiskusikan hal-hal di atas. Sementara itu, perbedaan terus belanjut di antara para peserta sidang BPUPKI, utamanya mengenai hal aturan Islam, Syariat Islam, dan negara Indonesia baru. Hingga akhirnya Piagam Jakarta disetujui dengan urutan yang sedikit berbeda.
BPUPKI dibubarkan
Tak lama setelah sidang kedua usai, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuan dan agenda BPUPKI telah terlaksana dengan menyusun rancangan Undang-undang Dasar untuk negara Indonesia Merdeka.
Baca Juga: Sejarah Hari Anak Nasional, Beserta Logo dan Tema HAN 2021
Usai dibubarkannya BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pun dibentuk yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Tugas dari PPKI adalah menyusun batang tubuh UUD 1945 dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI.
Demikianlah sejarah tentang BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang, hingga tujuan, fungsi, dan pembubarannya yang lalu digantikan oleh PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.***
