Network
Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi.
Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.
Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik.
Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditumbulkan.
Baca Juga: Fasilitasi Demo Hari Buruh di DPR, Puan Maharani Minta Pendemo Damai dan Taat Prokes
"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," lanjutnya.
Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat.
Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif. Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya.
"Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial," tegasnya.
Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan.
"Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah," sambungnya.
