Network
BERITA DIY - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan turunan dari UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasal Seksual atau UU TPKS.
Puan mengatakan bahwa UU TPS dan aturan turunannya dapat memberikan rasa aman bagi rakyat dari jeratan ancaman kekerasan seksual.
Pemerintah bahkan dapat berkolaborasi dengan koalisi masyarakat sipil untuk segera menyempurnakan aturan ini agar dampaknya bisa segera dirasakan oleh rakyat.
“Lewat UU TPKS dan aturan turunannya, Negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Payung hukum ini juga akan memberi keadilan bagi seluruh korban,” sebut Puan.
Baca Juga: Puan Maharani Kecam Aksi Penculikan Anak dan Kekerasan Seksual, Desak Pelaku Dijerat UU TPKS
“Saya sih salut, terutama mbak puan memberi tanda bahwa dia serius untuk mendorong supaya peraturan organisnya atau pelaksananya harus segera disusun” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika Sari hari ini (13/5). Dan untuk menyusun PP tersebut, koalisi masyarakat sipil siap untuk dimintakan bantuannya.
“Jaringan masyarakat sipil siap untuk kembali berkumpul untuk mengawal beberapa PP. Saya percaya beberapa jaringan mungkin energinya nggak cukup kalau semua, tetapi ada beberapa kelompok jaringan yang dia bisa berbagi tugas,” ujar Dian.
Peraturan Pemerintah turunan dari UU TPKS kata dia, mungkin akan dikerjakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPA) dan Kementerian Hukum dan Ham ( Kemenkumham).
