BERITA DIY - Simak profil negara Vanuatu yang dikabarkan kembali sentil Indonesia soal Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Berikut informasi selengkapnya.
Baru-baru ini, negara Vanuatu menjadi sorotan setelah mengkritik Indonesia di Indonesia soal Papua di sidang PBB Minggu, 26 September 2021 lalu.
Hal ini bukan kali pertama Vanuatu menyampaikan kritik pedasnya terhadap RI. Hampir setiap tahunya, Indonesia mendapat sentilan terkait pelanggaran HAM oleh negara yang terletak di barat daya Samudra Pasifik ini.
Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur menyebut adanya tindak pelanggaran HAM di Papua. Tidak hanya itu, Weibur bahkan meminta dalam pidatonya agar Kantor Komisaris HAM PBB mengunjungi Papua Barat dan memberikan penilaian independen tentang isu tersebut.
Vanuatu memang sebuah negara yang dikenal kerap menggaungkan masalah HAM diranah publik, terutama karena negara tersebut menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Papua menjadi sebuah negara yang berdaulat.
Profil Negara Vanuatu
Vanuatu merupakan sebuah negara yang terletak di timur laut New Caledonia, tepatnya 1.770 kilometer sebelah timur Australia, dan 800 kilometer sebelah barat Fiji.
Bahasa ibu yang digunakan di negara ini ialah Melanesia. Nama Vanuatu sendiri memiliki arti "tanah kami selamanya".
Sebelum berdaulat menjadi negara, Vanuatu merupakan kondominium Anglo-Perancis yang dikelola bersama di New Hebrides, hingga akhirnya merdeka pada 1980.
Dilansir dari Britannica.com, negara ini terdiri dari 13 rantai pulau utama dan beberapa pulau kecil, dengan Port Vila sebagai ibukota dan pusat ekonomi.
Baca Juga: Profil Dean Berta Vinales yang Meninggal Dunia Setelah Crash di Race 1 WorldSSP300 GP Spanyol 2021
Mayoritas penduduknya diisi oleh penduduk lokal, namun ada juga sejumlah minoritas kecil seperti orang Eropa, Mikronesia, China, dan Vietnam.
Mata uang negara ini ialah VUV atau Vatu Vanuatu. Jika dikonversikan dengan Rupiah, Vt 1000 sama dengan Rp 127940.00000.
Itulah profil singkat tentang negara Vanuatu. Negara yang sentil Indonesia di sidang PBB soal pelanggaran HAM di Papua.***