Network
Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 6, 2021
Kurang sepakat dengan pandangan Mahfud MD, Ernest Prakasa menanggapi cuitan ahli hukum tata negara itu bahwa ia menilai bukan masalah KLB yang mencemaskan, melainkan karena ketua baru yang diusung adalah bagian dari Kabinet Jokowi.
"Dengan segala hormat, yang jadi masalah bukan KLB-nya Prof, tapu ketua barunya adalah bagian dari kabinet Jokowi, Itu lo yang bikin kusut," tulis Ernest Prakasa dalam akun @ernestprakasa pada 7 Maret 2021.
Dengan segala hormat, yang jadi masalah bukan KLB-nya Prof, tapi ketua barunya adalah bagian dari kabinet Jokowi. Itu lho yang bikin kusut. ???? https://t.co/w3rVTqPhH0— Ernest Prakasa (@ernestprakasa) March 6, 2021
Baca Juga: Kecewa Raffi Ahmad Keluyuran setelah Disuntik Vaksin, Ernest Prakasa: Saya Terlihat Tolol
Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat merupakan parpol oposisi pemerintahan Jokowi yang cukup kuat, namun pergantian tampuk kekuasaan yang diduduki Moeldoko dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan politik.***
