Network
Henry menekankan seharusnya kebijakan beras itu bisa diimplementasikan untuk komoditas pangan lain.
"Ya harusnya di komoditas yang lain, termasuk daging, untuk semuanya. Karena sesungguhnya Indonesia bisa untuk kacang kedelai, bahkan juga terigu," tegasnya.
Swasembada beras juga didukung oleh pembangunan banyak irigasi pertanian oleh pemerintah. Meski demikian, Henry mengungkapkan masih banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait beras.
"PR-nya begini, petani yang produsen beras itu kehidupan kesejahteraannya belum membaik. Itu bisa dilihat secara sederhana dari nilai tukar petani (NTP), di mana NTP tiga tahun ini menurun," tegasnya.
Penurunan NTP menjadi indikator kerugian yang dialami petani pangan. Penurunan itu dipengaruhi mahalnya ongkos produksi tanaman padi.
"Jadi sebenarnya petani pangan, dalam hal ini padi, ya semuanya merugi di sini. Mengapa terjadi penurunan? Karena harga pupuk-pupuk mahal, terus juga benih-benih juga naik," tandasnya.
Henry menekankan agar program Reforma Agraria menyasar petani penanam padi yang kini dihadapkan pada penyempitan lahan tanam dan kenaikan harga sewa lahan.
"Program reforma agraria yang membagikan tanah 9,7 juta hektare itu harusnya menyasar pada petani tanaman padi. Karena itu yang harus ditambah luas lahannya," tambahnya.
Baca Juga: Covid-19 Melandai dan Ekonomi Pulih, Pemerintah Diprediksi Bakal Siapkan Paket Kebijakan Baru
Selain itu, Indonesia baru surplus beras 10 juta ton. Angka itu setara dengan kebutuhan nasional selama 3 bulan.
