Network
BERITA DIY - Ketua DPR RI Puan Maharani diharapakan dapat menuntaskan sejumlah program legislatif berperspektif gender yang semakin besar setelah mewujudkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Salah satunyA adalah RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.
“Saya harap dengan konteks UU TPKS keluar kemudian DPR dipimpin perempuan dan Kementerian KPPA aktif dan bersinergi dengan elemen masyarakat sipil ini momentum untuk juga menyegerakan kebijakan baru yang berperspektif gender,” ujar Aisah Putri Budiatri dari Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) ketika berdikskusi di Pusat Kajian Strategis Hang Lekir pada Selasa, 19 April 2022.
UU TPKS ini tidak lepas dari kerjasama Pemerintah, DPR hinggs Kelompok masyarakat sipil. Selain itu peran aktivis dan lembaga pemerhati perempuan juga turut andil dalam penyusunan undang-undang ini.
“Ini momentum baik bahwa DPR, pemerintah bisa sinergis dengan masyarakat sipil untuk hal yang baik, untuk publik.” tambahnya.
Baca Juga: Kepemimpinan Puan di DPR RI Dianggap Cerminkan Nilai-nilai Perjuangan Kartini
Saat ini adalah era kebangkitan perempuan. Aisah telah melakukan penelitian tentang kiprah aktivis perempuan pada Pemilu 2004. Dia bercerita, pada periode 2004-2009 menghasilkan banyak aktivis perempuan yang kemudian menggandeng kelompok masyarakat sipil untuk political will mereka. Meski dalam legislatif porsi anggota perempuan relatif kecil, namun mereka mengumpulkan kekuatan yang lain.
“Pada saat itu jumlahnya kecil, tetapi saat itu aktivis perempuan menggandeng masyarakat sipil, kelompok perempuan. Gagasan gimana isu yang penting dan apa yang harus dilakukan. Jadi mereka benar benar punya niat politik, political will” tandas Aisah.
Mendobrak Tabu
Saat ini, sambutan publik terhadap disahkannya UU TPKS sangat meriah. Pemerintah maupun legislatif jangan kehilangan momen. Saatnya bekerja cepat mengeluarkan kebijakan yang strategis.
