Network
BERITA DIY - Pemerintah akan mengenakan biaya akses NIK KTP Rp 1.000 per akses. Apa alasan ada biaya tersebut dan ke mana uangnya?
Rencana biaya akses NIK Rp 1.000 diungkapkan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zuldan Arif Fakrulloh. Dalam keterangannya, ada alasan tersendiri pengenaan biaya akses tersebut.
Ia mengatakan biaya akses NIK KTP nantinya masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
Baca Juga: Cara Cek NIK KTP Terdaftar di Dukcapil atau Tidak, Cukup Pakai HP Tak Perlu Datang ke Kantor
"Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang," ujar Zudan dikutip pada Kamis, 14 April 2022.
Kemendagri kini sedang menyusun regulasi PNBP dari layanan pemanfaatan data administrasi kependudukan oleh pengguna. Saat ini prosesnya sudah memasuki tahap koordinasi antara kementerian dan lembaga.
Pelayanan administrasi kependudukan difasilitasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) SIAK Terpusat. Pelayanan ini menghasilkan output berupa 24 dokumen penduduk dan database kependudukan.
Database hasil operasionalisasi SIAK Terpusat dikelola Ditjen Dukcapil. Pengguna data sudah mencapai 4.962 lembaga atau user yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil.
Sedangkan, dijelaskan, saat ini perangkat keras data kependudukan berusia lebih dari 10 tahun. Perangkat itu butuh peremajaan demi keamanan data kependudukan.
"Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage dan perangkat pendukung yang memadai," kata Zuldan.
Baca Juga: Daftar Nomor WhatsApp Dukcapil Daerah Yogyakarta, Wajib Dimiliki Masyarakat saat Mengurus KK Online
Ia menilai sudah saatnya perangkat keras ini diperbarui, salah satunya dibiayai melalui biaya akses KTP Rp 1.000 yang masih dalam tahap rencana.
Demikian informasi pemerintah akan mengenakan biaya akses NIK sebesar Rp 1.000 per akses beserta alasannya.***
