Network
Berita DIY - Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta telah mengetuk palu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta yang akan dimulai besok yakni 14 September 2020.
PSBB yang diberlakukan besok merupakan PSBB lanjutan atau transisi menimbang lonjakan kasus positif Covid-19 di DKI yang naik tajam dalam sehari dan terus mengalami kenaikan setelahnya.
Aktivitas ekonomi seperti perkantoran swasta dengan kategori non-esensial tetap diizinkan beroperasi dengan ketentuan kapasitas daya tampung diturunkan menjadi 25 persen dari kapasitas total.
Baca Juga: PSBB Total Jakarta Dapat Perhatian Orang Terkaya RI, Budi Hartono kirimi Jokowi Surat
"Terkait dengan kegiatan perkantoran swasta yang masuk dalam kategori non-esensial, tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas.," Ucap Anies dalam keterangan lisan pada Minggu, 13 September 2020 sebagaimana dilansir dalam ANTARA.
"Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi pegawainya. Apabila sebagai pegawai harus bekerja di kantor maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan." Jelas Anies kemudian.
Perkantoran swasta dengan kategori non-esensial mendapatkan pembatasan kuota atau kapasitas jumlah pekerja yang masuk.
Baca Juga: Kesuksesan Pilkada Jadi Kegagalan Penanganan Covid-19, Erick Thohir: Tidak ada artinya
Pada kantor pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di zona resiko tinggi diizinkan beroperasi dengan maksimal 25 persen pegawai.
