Network
BERITA DIY - Pemerintah diminta untuk memberikan bansos atau BLT jika menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi.
Sebagaimana diketahui, subsidi energi, khsusnya BBM ini adalah salah satu ebban yang ditanggung pemerintah.
Namun untuk melindungi perekonomian dari inflasi dan dampak buruk, pemerintah harus melakukan antisipasi.
Pemberian Bansos BLT dinilai terbukti efektif dan dapat dipertanggung jawabkan datanya.
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mencontohkan, saat harga minyak goreng meroket, pemerintah dengan cepat menggelontorkan BLT. Kenaikan harga BBM nanti pasti akan mempengaruhi harga pangan, yang langsung terasa pada masyarakat rentan.
Baca Juga: Pemerintah Perlu Jaga Konsumsi Domestik untuk Tingkatkan Daya Beli untuk Kuatkan Ekonomi Nasional
“Sehingga kenaikan harga pangan terasa di masyarakat bawah, yang komponen dan proporsi belanja buat makanan tinggi yaitu 20 sampai 40%, itu perlu dilindungi, mekanisme BLT terbukti bisa didata dan dihitung,” ujar Berly hari ini (16/8).
‘Beban’ Subsidi BBM sudah sangat membebani APBN, padahal dampaknya tidak produktif.
“Subsidi BBM regresif ya, cenderung dinikmati yang semakin kaya, semakin banyak mobil, semakin banyak jalan. Sebelumnya, Pak Presiden Jokowi pada 2014 bisa menyampaikan kepada publik bahwa fungi dan dampak ke masyarakat lebih baik jika subsidi dipotong,” jelas Berly yang juga Dosen Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia ini.
