Network
Sementara itu, MWD stasiun televisi yang didukung militer melaporkan, kementerian dalam negeri telah menyatakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk oleh penentang junta sebagai pelanggar hukum, Selasa, 20 April 2021.
NUG mengklaim bahwa mereka adalah otoritas Myanmar yang sah. Selain itu, mereka juga telah meminta pengakuan internasional dan undangan pertemuan ASEAN di Jakarta.
Terlepas dari itu, sekelompok anggota parlemen ASEAN turut mengatakan bahwa NUG harus diundang.
"ASEAN tidak dapat secara memadai membahas situasi di Myanmar tanpa mendengar dan berbicara dengan Pemerintah Persatuan Nasional," kata Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia.
Terkait undangan yang disampaikan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, anggota parlemen tersebut mengatakan bahwa ASEAN harus menyampaikan dengan sangat jelas bahwa Min Aung tidak mewakili rakyat Myanmar yang sama sekali menolak junta.
Pernyataan senada dilayangkan oleh Asia Human Rights Watch yang mengatakan bahwa ASEAN harus segera menarik undangan yang ditujukan kepada pemimpin junta Myanmar.
"Min Aung Hlaing, yang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman militer dan penumpasan brutal terhadap pengunjuk rasa pro demokrasi, seharusnya tidak disambut pada pertemuan antar pemerintah untuk mengatasi krisis yang ia ciptakan," kata Brad Adams, direktur Asia Human Rights Watch.***
