Network
BERITA DIY - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Sabtu, 24, April 2021 rencananya akan dihadiri Pimpinan junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Hal itu karena konferensi yang bakal berlangsung nanti akan membahas isu yang terjadi di negara tersebut.
Juru bicara junta Zaw Min Tun telah menyampaikan kepastian rencana kehadiran komandan militer Min Aung Hlaing.
Unjuk rasa yang terjadi hampir setiap hari sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, membuat Myanmar berada dalam krisis. Apa lagi aksi tersebut diwarnai tindakan kekerasan pihak junta dan menewaskan ratusan orang.
Baca Juga: Muak dengan Paham Radikalisme, Ferdinand Hutahaean Kemudian Menggagas Berdirinya Ormas Bantara
Prinsip yang tertuang dalam konsensus ASEAN menjadi penyebab utama negara-negara anggotanya tak bisa bertindak lebih jauh untuk mengakhiri kemelut yang terjadi. Dalam konsensus itu tertulis bahwa setiap anggota ASEAN tak diperkenankan untuk mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain.
Kesediaan sedikit tampak dari pihak Militer Myanmar untuk terlibat dengan negara-negara tetangganya dalam membicarakan isu-isu yang terjadi, tetapi tak ada tanda-tanda akan berdialog dengan anggota pemerintah yang digulingkannya. Militer bahkan menuduh beberapa dari mereka (anggota pemerintah yang dikudeta) melakukan pengkhianatan, yang dapat dihukum mati.
Sebuah kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik (AAPP), merilis:
- 738 orang telah dibunuh
- 3.300 orang ditahan
- 20 orang telah dijatuhi hukuman mati.
Meskipun ribuan tahanan telah dibebaskan dari penjara oleh junta sejak kudeta, jumlah yang dikaitkan dengan unjuk rasa relatif sedikit.
Sementara itu, MWD stasiun televisi yang didukung militer melaporkan, kementerian dalam negeri telah menyatakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk oleh penentang junta sebagai pelanggar hukum, Selasa, 20 April 2021.
NUG mengklaim bahwa mereka adalah otoritas Myanmar yang sah. Selain itu, mereka juga telah meminta pengakuan internasional dan undangan pertemuan ASEAN di Jakarta.
Terlepas dari itu, sekelompok anggota parlemen ASEAN turut mengatakan bahwa NUG harus diundang.
"ASEAN tidak dapat secara memadai membahas situasi di Myanmar tanpa mendengar dan berbicara dengan Pemerintah Persatuan Nasional," kata Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia.
Terkait undangan yang disampaikan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, anggota parlemen tersebut mengatakan bahwa ASEAN harus menyampaikan dengan sangat jelas bahwa Min Aung tidak mewakili rakyat Myanmar yang sama sekali menolak junta.
Pernyataan senada dilayangkan oleh Asia Human Rights Watch yang mengatakan bahwa ASEAN harus segera menarik undangan yang ditujukan kepada pemimpin junta Myanmar.
"Min Aung Hlaing, yang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman militer dan penumpasan brutal terhadap pengunjuk rasa pro demokrasi, seharusnya tidak disambut pada pertemuan antar pemerintah untuk mengatasi krisis yang ia ciptakan," kata Brad Adams, direktur Asia Human Rights Watch.***
