BERITA DIY - Saat ini banyak yang cari tunjangan profesi guru dihapus, tunjangan sertifikasi guru non PNS, peraturan tunjangan profesi guru dan syarat TPG non PPG.
Ketahui akhirnya Mendikbud Nadiem jelaskan nasib penerima tunjangan profesi guru tanpa sertifikasi PPG jika RUU Sisdiknas disahkan, TPG cair capai Rp 17 juta.
TPG atau tunjangan profesi guru merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, atau biasa disebut pula tunjangan sertifikasi guru.
Adapun tunjangan profesi guru adalah bentuk tunjangan khusus yang diberikan Pemerintah pada guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik.
Sertifikat pendidik sendiri, merupakan dokumen yang dapat diperoleh tenaga pengajar apabila telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Selama ini, sertifikat pendidik menjadi salah satu syarat memperoleh tunjangan profesi guru. Namun TPG baru cair ketika memiliki Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP).
Sejak pertengahan tahun 2022 lalu, tunjangan profesi guru menjadi pembahasan kalangan guru, terutama soal pasal mengenai TPG yang tak ada dalam RUU Sisdiknas.
RUU Sisdiknas sendiri merupakan salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional di tahun 2020 hingga 2024.
Meski demikian, pembentukan RUU Sisdiknas berada pada tahap pertama, yaitu perencanaan. Artinya draf yang beredar masih bisa berubah.
Namun Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan RUU Sisdiknas bakal memastikan guru ASN dan non ASN mendapatkan penghasilan yang layak.
Begitu juga untuk guru non-ASN, bisa mendapatkan upah yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta akan ditingkatkan.
“Sementara yang sudah menerima tunjangan, arah kebijakannya adalah tidak ada perubahan sama sekali. Mereka akan terus mendapatkan tunjangan tersebut. Bagi yang belum mendapatkan tunjangan, tidak perlu lagi mengantre untuk sertifikasi dan mengikuti program PPG,” terang dia.
Salah satu dampak positifnya, lanjut dia, program PPG bisa difokuskan untuk mencetak guru-guru baru. Sedangkan guru yang sudah bekerja seharusnya sudah bisa mendapatkan tunjangan sesuai dengan UU ASN tanpa harus melalui proses sertifikasi yang antreannya panjang sekali.
Saat ini, antrean sertifikasi tersebut sudah mencapai 1,6 juta. Menurut dia, jika masih menggunakan lokasi lama, maka banyak guru yang tidak akan dapat menikmatinya karena mau pensiun.
Artinya bagi guru lama, PPG tak bakal dibutuhkan sebagai syarat mendapatkan TPG. PPG hanya perlu diikuti oleh guru untuk meningkatkan kompetensi.
Berikut aturan yang bakal mengatur soal tunjangan profesi guru:
Guru ASN: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Guru non PNS: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Adapun tunjangan profesi guru sebelumnya diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2009 dan aturan turunan lain. Bagi guru yang berstatus PNS, akan mendapat TPG sebesar 1 kali gaji pokok.
Tapi yang harus diketahui, PPG tak perlu diikuti oleh guru yang telah lama mengajar namun masih dalam antrian serdik.
Mengacu pada daftar gaji pokok PNS, besaran tunjangan profesi guru atau TPG yang disalurkan setiap 3 bulan, misal untuk golongan IVE maksimal mencapai Rp17 juta. Perhitungannya:3 x gaji pokok maksimal = 3 x Rp 5.901.200 = Rp 17.703.600
Demikian penjelasan akhirnya Mendikbud Nadiem jelaskan nasib penerima tunjangan profesi guru tanpa sertifikasi PPG jika RUU Sisdiknas disahkan, TPG cair capai Rp 17 juta.***