BERITA DIY - Baru buka, begini cara daftar bantuan UMKM jika tak dapat Banpres BPUM BRI dan BNI tahap 2 dan 3 di September 2021, 1 juta UMKM dapat Rp1,2 juta.
Seperti diketahui pada tahun 2021, 12,8 juta UMKM dapat Banpres BPUM yang disalurkan melalui 5 tahap. Penyaluran sudah dilakukan sejak semester I 2021.
Dari jumlah itu, 3 juta UMKM di antaranya dapat Banpres BPUM tahap 3 yang disalurkan di semester II 2021. Hingga akhir Agustus 2021, 2 juta UMKM sudah dapat BLT.
Pun di awal September 2021, daftar online Banpres BPUM tahap 3 kembali dibuka. Ada kuota 1 juta UMKM yang bakal ditransfer BLT oleh Kemenkop UKM via BRI dan BNI.
Namun demikian, tak semua UMKM bisa dapat Banpres BPUM 2021. Sebab ada syarat yang tak bisa dipenuhi UMKM kecil.
Untuk cek daftar online Banpres BPUM tahap 3 BRI dan BNI, masyarakat bisa kunjungi link eform.bri.co.id dan banpresbpum.id. Cukup masukkan NIK KTP pada kolom situs itu.
Apabila NIK tak masuk daftar penerima Banpres BPUM tahap 3 2021, masyarakat tak perlu khawatir. Sebab ada BLT tambahan ke UMKM atau pelaku usaha mikro yang belum dapat BPUM.
Adapun besaran bantuan UMKM di September 2021 ini ditetapkan sebesar Rp1,2 juta, sama seperti Banpres BPUM yang dijalankan Kemenkop UKM itu.
Banpres BPUM sendiri merupakan program Kemenkop UKM untuk membantu UMKM bertahan di tengah pandemi COVID-19 melalui penambahan modal.
Sebelum cek bantuan baru, yuk cek daftar penerima BPUM 2021:
- Buka link banpresbpum.id maupun eform.bri.co.id bisa dari HP, komputer, atau laptop yang terhubung ke internet
- Masukkan NIK KTP di kolom yang disediakan
- Klik "CARI"
- Data penerima BLT UMKM akan tertera di halaman tersebut.
Soal bantuan baru ini, Pemerintah meluncurkan program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) sebagai dukungan bagi UMKM dan korporasi untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 khususnya bagi sektor usaha mikro.
Bantuan ini ditujukan untuk wilayah yang terkena PPKM Level 4 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan Nomor 28 Tahun 2021 sehingga para penerima belum mendapatkan bantuan skema Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
“BTPKLW sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan dan diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 9 September 2021.
Bantuan untuk sektor usaha mikro dengan pagu sebesar Rp1,2 triliun ini akan disalurkan bagi 1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan Rp1,2 juta.
Dalam hal ini, Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara menjadi kota pertama yang menerima bantuan BTPKLW karena peran strategisnya sebagai episentrum perekonomian di Sumatera.
Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat. Penyaluran bantuan oleh TNI dan Polri ini dilakukan melalui sistem aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Dengan persiapan seluruh regulasi dan anggarannya, Alhamdulillah hari ini bisa di uji coba di kota Medan. Ini disediakan untuk satu juta paket sebanyak Rp1,2 juta,” ujar Airlangga.
Untuk mengetahui cara pendaftaran bisa bertanya langsung ke Polsek daerah setempat. Penyaluran sendiri baru dilakukan di Medan.
"Presiden memutuskan TNI dan Polri juga diberikan kewenangan untuk menyalurkan langsung kepada PKL. Dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI dan Polri di lapangan bisa dipahami masyarakat," imbuh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.***