Network
Sebelumnya, Puan Maharani menuturkan DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR, hari ini (20/5).
Sementara itu, Pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa indonesia sudah tidak bisa lagi mengandalkan pemasukan dari sektor pertambangan di tengah kondisi ketidakpastian global.
Saat ini, dunia fokus pada persoalan energi dan pangan. Hal itu menjadikan penerimaan negara menjadi tidak selapang sebelumnya.
Baca Juga: Fasilitasi Demo Hari Buruh di DPR, Puan Maharani Minta Pendemo Damai dan Taat Prokes
"Ini artinya APBN kita, kelihatannya, fiskalnya itu sempit. Penerimaannya sempit. Tapi belanja itu akan tinggi," tegasnya.
Uchok juga menyarankan agar menghentikan pembangunan yang tidak begitu krusial. Sebaliknya, negara harus fokus pada belanja gaji pegawai dan membiayai program untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Pembangunan yang tidak penting disetop dulu. Sekarang negara itu adalah bagaimana fokus untuk gaji pegawai sama untuk program atau proyek pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, UMKM," tegasnya.
Uchok juga menyatakan hal itu penting dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial.
"Iya jadi harus ditelusuri dulu anggaran-anggaran yang tidak penting, nanti sisanya untuk subsidi energi dan gaji pegawai. Mengapa harus disubsidi? Karena rakyatnya jangan anarkis," tandasnya.***
