BERITA DIY - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Puan Maharani mengaku siap untuk mengawal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kemakmuran rakyat.
Sebagaimana diketahui, pembahasan RAPBN 2023 antara pemerintah dan DPR akan segera dimulai.
Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira meminta pemerintah dan parlemen untuk menambah alokasi perlindungan sosial bagi warga miskin.
Tahun depan, tekanan ekonomi akan jauh lebih kompleks, misalnya adanya kenaikan tingkat suku bunga, sektor-sektor yang belum pulih akibat pandemi, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan tekanan seperti ini, pemerintah diminta bijak dalam mengelola anggaran.
“Dibanding fokus pada pembangunan IKN, lebih baik menambah anggaran perlindungan sosial. Apalagi indonesia ini salah satu negara di ASEAN yang anggaran perlindungan sosial terhadap PDB relatif kecil,” tutur Bhima.
Pemerintah pada tahun depan sumbangsih APBN untuk dana perlindungan sosial (Parlinsos) tahun depan maksimal sebesar Rp349 triliun. Angka itu turun dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp427,5 triliun.
“Tentunya melihat dari inflasi makro RAPBN 2023 inflasi masih berkisar 4%, tentunya tahun depan masih ada tekanan stabilitas harga pangan dan energi. Juga asumsi minyak mentah 80-100 dollar per barrel artinya masih ada resiko tekanan daya beli bagi masyarakat menengah bawah, dan ini harusnya ini direspon dengan penambahan dari anggaran perlindungan sosial,” Kata Bhima hari ini (20/5).
Baca Juga: Ketua DPR Minta RAPBN 2023 untuk Percepat Pemulihan Ekonomi dan Tetap Beri Bansos ke Warga Miskin