BERITA DIY - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk tetap mengalokasikan bansos untuk warga miskin dalam Rancangan ANggaran dan Belanja Negara atau RAPBN 2023.
Ia juga mengapresiasi pemerintah yang masih tetap memprioritaskan langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini disampaikan Puan dalam rapat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR hari ini, 20 Mei 2022.
“Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR, Jumat (20/5/2022).
Dalam penyampaian KEM dan PPKF kepada DPR dalam Rapat Paripurna hari ini, Pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5% terhadap PDB.
Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi di 2023, Pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3-5,9%. Sedangkan inflasi berada pada kisaran 2,0-4%.
Puan pun mendukung kebijakan APBN 2023 yang dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global. Kebijakan APBN tahun depan juga disebut sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.