Network
BERITA DIY - Ribka Tjiptaning, politisi sekaligus anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak disuntik vaksin Covid 19.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Direktur PT Bio farma, dirinya mengatakan tidak mau divaksin.
"Saya tetap tidak mau divaksin, mau vaksin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," ucap Ribka.
Baca Juga: Presiden Jokowi Divaksin Hari Ini, Berikut Nama-Nama yang Turut Divaksin Usai Jokowi
Baca Juga: Cuma Pakai KTP! Cek Nama Penerima Vaksin Gratis di pedulilindungi.id
Dirinya menambahkan, lebih memilih untuk membayar denda apabila Pemprov DKI memberikan sanksi karena dia dan keluarganya menolak vaksin.
"Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa," ucapnya.
Melihat hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyebut yang dilakukan oleh Ribka masuk akal jika Ribka menolak vaksin dan telah mbalelo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky pun menambahkan, dirinya yakin bahwa Megawati Soekarnoputri pun tidak setuju.
"Kalau partai bu Mega sendiri menolak, itu berarti dia juga kurang sreg dengan prosedur ini atau ada transaksi yang belum beres, misalnya, karena dianggap bahwa vaksin ini dimonopoli oleh Golkar, jadi ada berbagai macam faktor politik, bisnis, kebudayan, dan macam-macam yang dilanggar oleh Jokowi," ucap Rocky Gerung di kanal YouTube pribadi miliknya, sebagaimana diberitakan oleh bekasi.pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul "Politisi PDIP Ogah Divaksinasi, Rocky Gerung: Megawati Menolak Berarti Ada yang Dilanggar Jokowi" pada 13 Januari 2021.
Dia beranggapan bahwa PDIP sendiri berarti tidak sepenuhnya percaya pada efikasi dari vaksin tersebut. Rocky menambahkan apalagi hanya 65 persen yang berarti ada 35 persen rakyat Indonesia yang akan tertular lagi dengan Covid 19.
Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu, Ini Alasan Istana Minta Raffi Ahmad Divaksin Corona Bareng Jokowi
Baca Juga: FOTO: Proses Vaksinasi Vaksin Covid-19 Sinovac ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara
Rocky Gerung juga yakin bahwa terdapat masalah di dalam tubuh pemerintah, terutama dari PDIP terhadap kebijakan vaksinasi terhadap Jokowi atau memang yang bersangkutan Ribka memiliki soal lain seperti persaingan jabatan dan lainnya.
Namun apabila melihat dari retorika Ribka tersebut, Rocky Gerung menganggap bahwa itu datang dari kemarahan politik PDIP terhadap proses pengangkatan para menteri baru oleh Jokowi beberapa waktu yang lalu.
"Menkes yang sekarang dan juga datang dari ketidakpercayaan dari vaksin itu sendiri, jadi kita mau tahu sebetulnya, apa penyebab sehingga PDIP mbalelo terhadap permintaan presiden," ucapnya.
Karena rakyat PDIP telah menyaksikan pernyataan penolakan tersebut, maka menurutnya, mereka justru akan percaya ini adalah instruksi dari partai terbesar di Indonesia tersebut.
Baca Juga: SIARAN LANGSUNG! Link Live Streaming Vaksinasi Vaksin Covid-19 ke Presiden Jokowi Pagi Ini
Baca Juga: BCA Buka Banyak Posisi Lowongan Kerja Terbaru Januari 2021, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya
"Maka pendukung dan konstituen PDIP mungkin memang menganggap bahwa ada instruksi partai untuk tidak cepat-cepat menerima vaksinasi melalui suara Ribka ini," tuturnya.
Dengan adanya penolakan dari partainya sendiri,PDIP, Rocky Gerung meyakini saat ini hati Presiden Jokowi pun tidak tenang saat disuntik vaksin Covid-19 pertama kali, lantaran partai terbesar dan tempatnya bernaung tidak merestui hal tersebut.
"Presiden sendiri ada semacam ketidaknyamanan di pikirannya, karena partainya sendiri tidak setuju, jadi dalam keadaan presiden tidak seimbang secara psikologi, dia malah disuntik," ucapnya.
Dirinya juga mengungkapkan seharusnya proses penyuntikan vaksin Covid-19 itu tidak boleh bersifat memaksa, apalagi sampai diwajibkan.
Baca Juga: BPOM Terbitkan Izin Efikasi Vaksin CoronaVac Sinovac 65,3 Persen, Begini Penjelasannya
Baca Juga: Penyelam Temukan Gaun Pengantin saat Cari Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang Jatuh, Punya Siapa?
Baca Juga: Sriwijaya Air Wajib Ganti Rugi Rp1,25 M Kepada Korban Kecelakaan Pesawat
"Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Ribka pun mempertanyakan rencana pemerintah untuk memberikan vaksinasi secara gratis. Dirinya menilai hal tersebut tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya.
"Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan vaksinasi dengan disuntikkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada Rabu, 13 Januari 2021 tadi pagi pukul 09:30 WIB.***(Ghiffary Zaka/Pikiran Rakyat Bekasi)
