Network
BERITA DIY - Kata buzzer belakangan ini menjadi trending di media sosial twitter.
Politisi Partai PDI Perjuangan Ruhut Sitompul pun menanggapi hal tersebut Dirinya mengatakan bahwa yang bilang orde buzzer adalah IQ nya jongkok.
Kendati demikian, beberapa tokoh pun mengutip bahwa rezim sekarang jaman pemerintahan era Jokowi di sebut dengan orde buzzer.
Baca Juga: Ada Dana Influencer Rp 90 M, DPR Singgung Abu Janda Dalam Rapat: Apa Dibayar APBN?
Salah satunya oleh pakar telematika Roy Suryo pada cuitan postingannya dan ia mengatakan bahwa rezim ini adalah orbuz atau orde buzzer.
"Tweeps,
Dulu Bung Karno disebut OrLa = Orde Lama,
Pak Harto disebut OrBa = Orde Baru, Sesudahnya Orde Reformasi (BJ Habibie sd pak SBY).," tulis Roy Suryo, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam cuitan akun Twitter @KRMTRoySuryo pada Jum'at 12 Februari 2021.
"Maka sekarang ini mau disebut apa ?
Kalau merunut Aliansi Mahasiswa ASLI UGM soal "BuzzerRp" tersebut,
Apa iya mau disebut OrBuzz = Orde BuzzerRp ?," sambungnya.
Tweeps,
Dulu Bung Karno disebut OrLa = Orde Lama,
Pak Harto disebut OrBa = Orde Baru, Sesudah2nya Orde Reformasi (BJ Habibie sd pak SBY).
Maka sekarang ini mau disebut apa ?
Kalau merunut Aliansi Mahasiswa ASLI UGM soal "BuzzerRp" tsb,
Apa iya mau disebut OrBuzz = Orde BuzzerRp ? https://t.co/7kv3Vj97ED pic.twitter.com/wwZgM76YiP— KRMT Roy Suryo (@KRMTRoySuryo2) February 11, 2021
Kendati demikian, Ruhut Sitompul menanggapi cuitan tersebut atas tudingan bahwa rezim era Jokowi adalah orbuz atau orde buzzer.
"Yang mengatakan era sekarang Orde BuzzerRp, Orang-orang kupluk yang IQ nya jongkok jadi nggak berani bersaing ha ha ha MERDEKA," tulis Ruhut Sitompul.
Seperti kita ketahui bersama, kata buzzer adalah sebutan dari oposisi yang pada saat ini yang dianggap milik pemerintah Jokowi.
Yg mengatakan era sekarang Orde BuzzerRp, Orang2 kupluk yg IQnya jongkok jadi nggak berani bersaing ha ha ha MERDEKA????????????.— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) February 12, 2021
Seperti kita ketahui, kata buzzer adalah sebutan dari oposisi yang pada saat ini yang dianggap milik pemerintah Jokowi.
