Network
Selain itu, penerima Kartu Prakerja tidak boleh tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR, dan atau DPRD.
Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu menyampaikan, jika Kartu Prakerja Gelombang 22 dibuka, kuotanya akan berasal dari peserta gelombang 18-21 yang kepesertaannya dicabut.
"Kami terus memantau kepesertaan yg dicabut dari gelombang 18-21 karena tidak membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari setelah dinyatakan lolos sebagai peserta Prakerja," bebernya.
Dia menambahkan, nantinya total kepesertaan yang dicabut akan dipulihkan dalam gelombang tambahan. Namun paling cepat bisa dilakukan yakni pada Oktober 2021.
"Kapan gelombang tambahan itu dibuka akan ditentukan kemudian. Yang pasti tidak dalam waktu dekat karena peserta gelombang 21 masih memiliki 30 hari dari hari ini untuk membeli pelatihan pertama," kata Louisa.
Akan tetapi, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari tidak menyinggung Kartu Prakerja Gelombang 22 bisa dibuka tahun ini, meski hal itu bisa terjadi karena adanya kuota peserta yang diblokir imbas tak ikut pelatihan.
Namun yang jelas, dia menegaskan, Kartu Prakerja bakal dilanjutkan di tahun 2022. Sebab Pemerintah sudah menyediakan anggaran Rp11 triliun untuk tahun depan.
