Network
BERITA DIY - Tatanan kerja di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali diperketat. Tak semua perusahaan boleh beroperasional secara penuh di kantor.
Istilah perusahaan sektor non-esensial, esensial dan kritikal pun muncul dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Hal itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19.
Namun, apa bedanya perusahaan non-esensial, esensial dan kritikal? Bagaimana kebijakan yang diterapkan untuk masing-masing di masa PPKM Darurat?
Perusahaan sektor kritikal
Dalam Instruksi Mendagri, perusahaan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen dari kantor . Artinya, semua pekerja dapat work from office (WFO) dengan protokol kesehatan ketat.
Berikut bidang usaha yang termasuk sektor kritikal:
- Energi
- Kesehatan
- Keamanan
- Logistik dan transportasi
- Industri makanan dan minuman serta penunjangnya
- Petrokimia
- Semen
- Objek vital nasional
- Penanganan bencana
- Proyek strategis nasional
- Konstruksi
- Utilitas dasar (listrik dan air)
- Industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari
Baca Juga: Mulai Dicairkan ke Rekening, Cek Penerima Bansos PPKM Darurat Rp 600 Ribu di Link Ini Cukup Pakai HP
Perusahaan sektor esensial
Perusahaan yang bergerak di sektor esensial selama PPKM Darurat diperbolehkan menerapkan WFO sebanyak 50 persen. Artinya, perusahaan ini hanya wajib menerapkan WFH untuk pekerjanya sebanyak 50 persen.
Berikut bidang usaha yang termasuk sektor esensial:
- Keuangan dan perbankan
- Pasar modal
- Sistem pembayaran
- Teknologi informasi dan komunikasi
- Perhotelan non-penanganan karantina COVID-19
- Industri orientasi ekspor
Baca Juga: 5 Gaya Hidup Sehat yang Bisa Dilakukan Pada Masa PPKM Darurat
Perusahaan non-esensial
Perusahaan non-esensial merupakan perusahaan yang tak tercakup dalam sektor kritikal dan esensial. Misalnya saja perusahaan penjual properti.
Selama PPKM Darurat, perusahaan sektor non-esensial diwajibkan menerapkan WFH 100 persen terhadap karyawannya.***
