BERITA DIY - Simak profil Viani Limardi mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjadi perbincangan.
Viani Limardi dipecat dari PSI dan jabatan anggota DPRD DKI Jakarta. PSI menyatakan Viani telah menggelembungkan pelaporan penggunaan dana APBD untuk reses atau sosialisasi sebagai anggota DPRD pada 2 Maret 2021 lalu.
Hal tersebut melanggar Pasal 5 angka 3 Aturan Perilaku Anggota Legislatif PSI. Tak hanya itu, Viani juga disebut melanggar instruksi DPP PSI terkait keikutsertaan sekolah kader dan kelas bimbingan teknis PSI pada 16 Juli 2021.
Baca Juga: Profil Gatot Nurmantyo Mantan Panglima TNI yang Sering Bahas Soal PKI Jelang G30 S PKI 30 September
Tak tinggal diam, Viani Limardi menyebut tuduhan penggelembungan dana reses DPRD DKI Jakarta merupakan kebohongan dan fitnah. Dirinya pun akan menuntut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait pemecatan dan tuduhan tersebut.
Lantas siapa Viani Limardi? Berikut profil dan biodatanya.
Profil Viani Limardi
Viani Limardi lahir pada 25 November 1985 di Surabaya, Jawa Timur.
Jejak pendidikan Viani Limardi sendiri tak main-main. Dirinya sempat mengenyam pendidikan di Columbia University (2002-2004), Xiamen University (2004-2006), dan lulus sebagai sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan (2006-2011).
Setelah lulus, karier Viani Limardi banyak dihabiskan di bidang hukum. Berikut ini perjalanan karier Viani Limardi:
- Legal Assistant PT MARSH Indonesia (2011-2012)
- Legal Staff PT Jaya Proteksindo Sakti (2012-2013)
- Associate Supramono Vyori Santoso Law Office (2013-2014)
- Lawyer Jangkar Solidaritas (2017-)
- Partner Setiarto and Partners Law Firm (2014-)
Baca Juga: Profil Sundar Pichai, Seorang yang Menyukai Dunia Teknologi dan Jadi CEO Google: Biodata dan Karier
Karier Bidang Politik
Pada bidang politik, karier Viani dimulai saat Ia aktif berkegiatan di Jangkar Solidaritas PSI sejak 2017. Dirinya cukup aktif membantu melakukan advokasi hukum untuk membela hak-hak masyarakat Indonesia.
Viani juga memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengajukan uji materi (Judicial Review) terhadap peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi.
Pada Pemilu 2019, Viani Limardi terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dengan meraih 8.700 suara. Mengutip dari laman DPRD DKI Jakarta, dirinya juga tercatat pernah menjabat Wakil Ketua DPD Jabodetabek untuk Teman Jokowi, dan juga pernah menjadi Ketua Bidang Hukum Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI).
Kontroversi
Pemecatan Viani ini bukan semata-mata karena kasus pelaporan penggunaan dana APBD untuk reses atau sosialisasi sebagai anggota DPRD semata, namun setidaknya ada dua pelanggaran lain yang dilakukan Viani dan menjadi puncak keputusan PSI untuk melakukan pemecatan, yaitu:
1. Melanggar ganjil genap
Viani sempat membuat heboh saat melanggar aturan ganjil genap dengan munculnya sebuah video yang viral menunjukkan Viani marah-marah tidak terima saat polisi menilangnya.
PSI lantas menilai bahwa Viani Limardi melanggar Pasal 4 angka 3 Aturan Perilaku Anggota PSI karena tidak mematuhi Instruksi DPP PSI pasca pelanggaran peraturan sistem ganjil genap sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada 12 Agustus 2021 lalu.
2. Tidak patuh instruksi pemotongan gaji
Lalu, DPP PSI juga menyebutkan bahwa Viani tidak mematuhi instruksi pemotongan gaji untuk membantu penanganan Covid-19. PSI juga menilai Viani melanggar Pasal 11 angka 7 Aturan Legislatif Legislatif PSI 2020.
Itulah profil Viani Limardi, kader yang dipecat PSI dari jabatan anggota DPRD DKI Jakarta.***