BERITA DIY - Berikut informasi profil Abdul Gafur Masud Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang kena OTT KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud bersama 10 orang pada hari Rabu, 12 Januari 2022.
Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud ditangkap di Jakarta bersama enam orang lain. Sementara sisanya ditangkap di Kalimantan Timur.
"Yang bersangkutan (Bupati Penajem Paser Utara Abdul Gafur Masud) ditangkap di Jakarta beserta beberapa pihak lainnya," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya seperti diberitakan ANTARA Kamis, 13 Januari 2022.
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud bersama 10 orang lain ditangkap oleh KPK terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi.
Sampai saat ini Abdul Gafur Masud bersama 10 orang lain yang ditangkap oleh KPK atas dugaan kasus maling uang rakyat (korupsi) masih dalam proses pemeriksaan.
Profil Abdul Gafur Masud
Abdul Gafur Masud merupakan pria kelahiran 7 Desember 1987. Ia menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara setelah memenangi pilkada tahun 2018.
Pada Pilkada 2018, ia maju bersama Haji Hamdam dan berhasil menang sebagai pasangan Bupati dam Wakil Bupati Penajam Paser Utara dengan maraup 37.445 suara sah.
Abdul Gafur Masud tercatat aktif di sejumlah organisasi. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua BPC HIPMI 2015-2018. Bupati Penajam Paser Utara ini juga pernah menjadi bendahara umum BPP HIPMI pusat.
Abdul Gafur Masud juga pernah menjabat sebagai bendahara umum PMI Balikpapan, Ketua Lemhanas Angkatan 6, dan Ketua Pengusaha Pemuda Pancasila Balikpapan.
Abdul Gafur Masud pun merupakan seorang pengusaha dan merupakan pemilik dari PT Petro Perkasa Indonesia.
Di dunia politik, Abdul Gafur Masud memulai karir politiknya di tahun 2015 ketika bergabung menjadi kader Partai Demokrat.
Ia pun dipercaya menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan hingga saat ini.
Demikian informasi mengenai profil Abdul Gafur Masud Bupati Penajam Paser Utara yang ditangkap oleh KPK.***