Network
"Rakyat Papua adalah rakyat Indonesia, kita semua memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia termasuk di Pulau Papua," lanjutnya.
Silvany menyatakan bahwa Indonesia akan terus menjaga keutuhan kedaulatan wilayahnya, dan melawan segala upaya separatisme sesuai dengan prinsip PBB.
Baca Juga: Syarat dan Cara Dapat Bantuan BLT Rp 500 Ribu Per KK Non PKH yang Cair Bulan Ini, Cek Link Ini
Silvany juga menegaskan provinsi Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang tidak dapat diganggugugat sejak tahun 1945 dan secara resmi didukung oleh PBB dan komunitas internasional selama puluhan tahun.
Rupanya bukan kali ini saja Vanuatu bertindak kelewatan.
Dikutip dari Zonajakarta.com dari Antara, pada tahun 2019 lalu, Vanuatu yang menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasinya saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.
Baca Juga: Tutup Hari Ini, Daftar Kartu Prakerja Gelombang 10 di prakerja.go.id dari HP dan Tips Lolos Seleksi
Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.
Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.
Pemerintah Indonesia sudah merespons insiden ini dengan melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu melalui Duta Besar RI di Canberra.
