BERITA DIY - Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis tokoh anti korupsi yang memiliki potensi menjadi Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Terdapat sepuluh nama tokoh anti korupsi yang berpotensi maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 seperti Novel Baswedan, Firli Bahuri, hingga Abraham Samad.
Dalam survey tersebut terdapat beberapa nama serta jumlah perolehan suara hasil survei:
Baca Juga: Rahasianya Aman, Elsa Gagalkan Pertemuan Nino dengan Bu Cantika Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini
1. Novel Baswedan (27,1 persen)
Kompol. (Purn.) Novel Baswedan adalah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2007 dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari tahun 1999 hingga 2014.
Setelah lulus Akademi Kepolisian pada tahun 1998, Novel bertugas di Polres Bengkulu sejak tahun 1999 sampai tahun 2004, kemudian bertugas di Bareskrim Mabes Polri sejak 2005 hingga 2007.
Novel bergabung di KPK sebagai penyidik dari kepolisian sejak Januari 2007, dan menjadi penyidik tetap KPK sejak 2014 setelah perintah penarikan seluruh penyidik kepolisian dari KPK oleh Mabes Polri.
Baca Juga: Cek Link cekbansos.kemensos.go.id Sekarang, Bansos Sembako Rp 200 Ribu Cair Bulan Ini
2. Bambang Widjojanto (11,3 persen)
Dr. H. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc. adalah seorang pengacara Indonesia. Ia pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir.
Bambang Widjojanto termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Bambang Widjojanto meraih penghargaan Kennedy Human Rights Award.
3. Febri Diansyah (9,4 persen)
Febri Diansyah, S.H. adalah seorang aktivis anti-korupsi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai Juru Bicara KPK.
Pria tamatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2007 ini sebelumnya aktif di LSM yang bergerak di bidang pemantauan pemberantasan korupsi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW).
4. Sudirman Said (9,0 persen)
Sudirman Said adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016, Dia digantikan oleh Archandra Tahar pada reshuffle kabinet kedua. Ia dikenal sebagai tokoh antikorupsi, pekerja rehabilitasi kawasan bencana, eksekutif di industri minyak dan gas, serta direktur utama perusahaan senjata nasional.
5. Firli Bahuri (8,8 persen)
Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. adalah polisi Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019–2023. Firli tercatat pernah menjabat sejumlah jabatan penting.
Ia pernah menjabat ajudan Wakil Presiden RI Boediono. Ia kemudian menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karodalops Sops Polri, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Deputi Penindakan KPK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan dan terakhir sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri.
6. Busyro Muqoddas (8,1 persen)
M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. adalah wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia yang pernah menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Menggantikan Ketua KPK Antasari Azhar, Busyro dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010. Sebelumnya, Busyro merupakan ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode 2005-2010.
7. Zainal Arifin Mochtar (7,8 persen)
Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. adalah Ahli Hukum Tata Negara Indonesia. Ia adalah Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada.
Laki-laki kelahiran Makassar itu penggiat antikorupsi lewat lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, yang pernah juga membesarkan nama Denny Indrayana, Wamenkumham.
Zainal sempat menjabat Direktur Pukat UGM. Dia merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM tahun 2003. Sebagai penggiat antikorupsi, Zaenal Arifin sering dimintai komentarnya oleh media massa.
8. Agus Rahardjo (6,7 persen)
Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia periode 2015-2019. Pengangkatan pimpinan KPK didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 133/P/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK masa bakti 2015–2019.
Dilantik Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2015, Agus Rahardjo resmi menjadi insinyur Indonesia pertama yang memimpin lembaga penegakan hukum tanpa latar belakang pendidikan tinggi formal hukum dan pengalaman karier di lembaga penegakan hukum sekaligus sepanjang sejarah Republik Indonesia.
9. Bivitri Susanti (6,3 persen)
Bivitri Susanti, S.H., LL.M. merupakan ahli hukum tata negara perempuan dan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
Bersama PSHK ia menghasilkan berbagai penelitian dan produk, seperti penelitian tentang bikameral, perpustakaan Daniel S. Lev, pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan, dan juga parlemen.
10. Abraham Samad (5,5 persen)
Dr. Abraham Samad, S.H., M.H. adalah seorang Pengacara Indonesia yang menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011- 2015.
Pada tanggal 3 Desember 2011, melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR, Abraham memperoleh suara terbanyak. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara.
Ia dan jajaran pimpinan KPK yang baru saja terpilih, resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011.***