BERITA DIY - Pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Hubungan Industrial jadi cita-cita dari Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) untuk menjembatani antara buruh, perusahaan, dan pemerintah guna menciptakan harmonisasi hubungan industrial sehingga tercapainya kesejahteraan kaum pekerja.
Sebagaimana keinginan relawan buruh, GBB ingin membangun solusi lima tahun ke depan tentang segala persoalan ketenagakerjaan seperti upah pekerja, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga tunjangan sosial dan kesehatan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum GBB, Lukman Hakim saat menyelenggarakan kegiatan GBB Goes to Pabrik dan Warung Ganjaran sebagai upaya ketahanan pangan kaum pekerja.
Acara tersebut berlangsung di PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (16/11/23).
"Jadi ini relasinya adalah konsep GBB dalam rangka mencari jalan keluar untuk pembangunan hubungan industrial yang harmonis, yang lebih berkeadilan dan juga bisa menguatkan industri nasional dan juga kesejahteraan buruh," kata Lukman.
Selama ini sejak pertama kali dibentuk pada November 2022, GBB memiliki komitmen penuh untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.
Baca Juga: Respons Kekeringan, Relawan Ganjar - Mahfud MD Beri Bantuan 30.000 Liter Air Bersih di Grobogan
Komnas HI, lanjut Lukman, merupakan sebuah lembaga untuk menyelesaikan segala persoalan melalui harmonisasi hubungan industrial.
"Jadi Komnas HI itu solusi kelembagaan bukan untuk efisiensi kelembagaan tapi kelembagaan ini justru untuk membantu harmonisasi penerapan regulasi, penegakan hukum sekaligus bagaimana bisa membuat konsep-konsep peningkatan kesejahteraan buruh dan penguatan industri nasional," ucap dia.
Lukman memastikan eksistensi Komnas Hubungan Industrial bakal mewujudkan kesejahteraan bagi kaum buruh yang didukung oleh pemerintahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mencanangkan program pembangunan ekonomi, salah satunya dengan membangun 10 juta hunian untuk buruh hingga anak muda.
Ganjar-Mahfud juga berkomitmen menyediakan pendidikan bagi buruh berprestasi dan keluarganya dalam upayanya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
"Komnas HI inilah juga nanti membuat regulasi bagaimana kesejahteraan buruh pendapatan buruh bisa naik bukan hanya dari konsep upah, tapi pemerintah akan hadir bagaimana bisa menyediakan tambahan-tambahan pendapatan untuk buruh sehingga income security atau jaminan pendapatan yang layak," jelas Lukman.
"Itu bisa diperoleh oleh buruh salah satunya dengan cara memberikan subsidi ya, subsidi itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk dukungan-dukungan yang lain sehingga buruh itu bisa memiliki daya beli dan juga buruh bisa merasakan upah yang layak," imbuh dia.***