Network
Nominal bantuan yang diberikan dalam program BPUM berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha mikro.
Namun, pada tahun 2021, jumlah bantuan berkurang menjadi Rp 1,2 juta. Pada tahun 2022, sempat ada kabar bahwa BPUM akan dilanjutkan, namun hingga akhir tahun bantuan tersebut belum juga dicairkan.
Pada tahun 2022, beberapa program bantuan sosial yang telah berjalan sebelumnya, seperti Kartu Prakerja dan BSU, sudah dilaksanakan.
Meskipun demikian, beberapa daerah pada tahun lalu melaksanakan program Banpres BPUM, tetapi bukan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Ini berbeda dari program BLT UMKM yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.
Sementara itu, untuk BPUM yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sudah dipastikan tidak akan ada pada tahun 2023.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pada tahun 2023 pemerintah tidak akan lagi menggulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
“Per hari ini pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, bertahan (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” katanya dikutip dari Antara.
