Sebenarnya, di tahun 2022, beberapa daerah meluncurkan program Bantuan Presiden BPUM yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan tidak di bawah Kemenkop UKM.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengonfirmasi bahwa program BPUM yang dikelola oleh Kemenkop UKM tidak akan berlanjut pada tahun 2023.
Dengan demikian, tidak ada BPUM yang akan dijalankan oleh Kemenkop UKM pada tahun tersebut.
Meskipun demikian, pelaku usaha tidak perlu khawatir karena di tahun 2023, pemerintah akan tetap melanjutkan program bantuan sosial pangan.
Kementerian Sosial telah menyerahkan data 21.353.000 penerima bantuan sosial (bansos) yang telah tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menerima bansos pangan.
Menteri Sosial Tri Rismaharini ditemui di Jakarta, Senin, 21 Maret 2023 malam mengatakan pihaknya telah menyerahkan data tersebut dua hari setelah datangnya permintaan.
Alasan Mensos Risma menyelesaikan permintaan data tersebut dalam dua hari, karena membutuhkan waktu untuk menunggu pemerintah daerah melakukan perbaikan data khusus untuk triwulan I.