Network
2. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.
Baca Juga: Klik Web Kartu Prakerja, Cairkan Insentif Rp2,4 Juta dan Honor Survey Rp150 Ribu, Cukup Modal KTP KK
3. Dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersian dan satuan pengamanan maka dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (Outsourcing) oleh pihak ketiga dan status tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.
4. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023.
5. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah.
Sementara itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pada Pasal 99 ayat (2) pegawai non-PNS dalam jangka lima tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.
Surat Edaran ditandatangani oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Mei 2022.
Bagi yang ingin download Surat Edaran Menpan RB tentang honorer tersebut bisa klik link DI SINI.
Demikian isi keputusan Menpan RB tentang status tenaga honorer yang bakal dihapus pada tanggal 23 November 2023.***
