Network
BERITA DIY - Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman mempertanyakan kebenaran soal para pengurus partainya di tingkat kabupaten dan kota yang kini resah setelah adanya kudeta.
Hal ini dikarenakan ada ancaman yang dilakukan oleh intel-intel Polisi kepada mereka agar mau menyerahkan daftar nama-nama pengurus inti partai.
Benny K Harman menjelaskan, ancaman iniditengarai merupakan perintah dari kepala kepolisian resor (kapolres) setempat.
Tidak hanya itu, dia menambahkan bahwa para pengurus Partai Demokrat di daerah dibujuk untuk mengakui hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
Baca Juga: Genting! Mama Rossa Murka ke Al dan Andin Gara-gara Bu Astri, Simak Bocoran Ikatan Cinta Episode 196
Baca Juga: Pemula Wajib Tahu! Cara Jualan di Shopee, Bisa Pakai HP: Ini Tips Agar Laris Manis
Meski demikian, pihaknya belum menjelaskan kapan peristiwa ini terjadi dan di mana kejadian ini berlangsung.
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel2 Polres untuk menyerahkan nama2 pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres." ujar Benny dikutip Berita DIY dari akun twitternya, @BennyHarmanID pada 9 Maret 2021.
"Ada pula yang dibujuk utk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!" tambahnya.
Baca Juga: Profil Ari Ben-Menashe, Mantan Mata-Mata Israel yang Disewa Junta Militer Myanmar untuk Dekati AS
Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel2 Polres untuk menyerahkan nama2 pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk utk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!— Benny K Harman (@BennyHarmanID) March 9, 2021
Baca Juga: Profil Gibran Rakabuming Raka Putra Sulung Presiden RI Joko Widodo
Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat tengah menghadapi masalah serius. Sejumlah kader melakukan kudeta atas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Mereka kemudian dipecat secara tidak hormat. Namun justru melakukan KLB dengan mengusung Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.
KLB ini dilakukan pada 5 Maret 2021 di Deliserdang, Sumatra Utara. Pihak AHY menyebutkan bahwa KLB ini ilegal dan abal-abal karena tidak memenuhi konstitusi partai.
AHY juga sudah mengadukan hal ini kepada Menteri Koordnator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD pada 8 maret 2021.***
