JK Pertanyakan Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi, Refly Harun: Tidak Menyampaikan Kritik

- 14 Februari 2021, 15:20 WIB
Pakar hukum tata negara, Refly Harun.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun. /Instagram/@reflyharun

 

Dia menambahkan jika roda pemerintah berjalan tanpa pengawasan, maka Pemerintahan bakal mengarah ke otoriter. Hal itu bisa membuat ekonomi menjadi sulit.

Baca Juga: Kaesang Bocorkan Isi Grup WA Keluarga, Netizen: Ini Chat Pak Jokowi?

Dalam kesempatan tersebut, JK pun membeberkan bahwa indeks demokrasi Indonesia saat ini tengah menurun. Hal tersebut merupakan hasil survei the Economist Intelligence Unit (EIU).

"Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu." ucap JK.

Dia menjelaskan, salah satu masalah utama dalam demokrasi itu yakni dikarenakan harus ada harga mahal yang dibayar.

Baca Juga: Diangkat Isu Kudeta, Elektabilitas Moeldoko Salip Puan dan Mulai Ancam AHY hingga Giring Nidji

Misalnya seperti untuk menjadi anggota DPR hingga Bupati, banyak biaya yang harus digelontorkan. Alhasil, pejabat publik itu berpotensi korupsi agar dana yang dikeluarkan bisa kembali.

JK juga menegaskan bahwa Pemerintah harus professional dalam menjalankan tugasnya. Pun dia meminta agar ada partai oposisi untuk penyeimbang kekuasaan negara.***

Halaman:

Editor: Iman Fakhrudin


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah