BERITA DIY - Polemik Partai Demokrat masih terus bergulir. Politisi Partai Demokrat banyak yang menyayangkan keputusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), salah satunya Syahrial Nasution.
Seperti diketahui hasil KLB Partai Demokrat Sumut memutuskan Moeldoko sebagai Ketau Umum Partai Demokrat.
Selain itu Marzuki Alie terpilih menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat.
Menanggapi hal tersebut, Menopolhukam Mahfud MD angkat bicara. Mahfud mengatakan bahwa Pemerintah tak bisa melarang keguatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang.
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," tulisnya di @mohmahfudmd.
"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," lanjutnya.
Cuitan Mahfud MD lantas ditanggapi Politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution.
Dirinya seakan tak terima dengan pernyataan Mahfud MD. Syahrial mengungkapkan keheranannya orang dari eksternal Partai seperti Moeldoko bisa menjadi Ketua Umum.
"Jgn bohong! Sepanjang sejarah parpol di Indonesia, baru kali ini ada perampasan Ketum partai dg menempatkan pejabat eksternal dari penguasa. Biasanya, tokoh boneka internal. Jejak digital dan sejarah itu nyata. Jangan2 Anda senang @PDemokrat dibuat seperti ini?" tulisnya di @syahrial_nst.
Sebelumnya Syahrial Nasution, mengunggah tweet yang mengatakan bahwa nasib PD kali ini ada di tangan Pak Jokowi.
Syahrial Nasution menuturkan pernyataan tersebut dalam cuitan akun media sosial Twitter miliknya pada, 6 Maret 2021.
“Akhirnya,” ujar Syahrial Nasution sebagaimana yang dikutip BERITA DIY dari akun @syahrial_nst pada Sabtu, 6 Maret 2021.
“Nasib Partai Demokrat saat ini berada di tangan Pak Jokowi,” ujar Syahrial Nasution menambahkan.
Bahkan Syahrial Nasution menilai akan adanya pengurus kembar Partai Demokrat, jika penetapan Moeldoko disahkan Surat Keputusan Hukum dan Hamnya.
“Jika #KLBBodong yang menetapkan Ketua Umum (Ketum) abal-abal Moeldoko disahkan Surat Keputusan hukum dan hamnya,” kata Syahrial Nasution
“Maka akan ada pengurus kembar partai,” Syahrial Nasution menjelaskan.
Politisi Syahrial Nasution berharap bahwa demokrasi masih ada, dan berdoa agar Allah SWT meridhoi.
“Jika taat konstitusi, maka demokrasi masih akan tetap berada di atas relnya,” tambah Syahrial Nasution.
“Semoga Allah SWT meridhoi,” pungkas Syahrial Nasution.***