Network
BERITA DIY - Polemik disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 terus berlanjut.
Jauh ketika masih menjadi draf dan RUU Cipta Kerja banyak masyarakat menolak rencana disahkannya kebijakan ini. Bahkan setelah disahkan dan memicu adanya aksi mogok nasional selama tiga hari berurut sejak 6-8 Oktober 2020, muncul isu aksi ini ditunggangi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sebuah acara salah satu program TV nasional pada Kamis, 8 Oktober 2020 mengatakan adanya tokoh dibalik pergerakan rakyat yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Tips Lolos Kartu Prakerja: Download Surat hingga Kontak Nomor Ini, Persiapkan untuk Gelombang 11
Tak hanya itu di platform media sosial muncul tudingan dari akun-akun buzzer bersifat fitnah dan berita bohong mengenai aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas.
Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan tindakan ini ada upaya untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Update Perkembangan Covid-19 di DIY 10 Oktober 2020,Sehari Tambah 69 Orang Terkonfirmasi 3.029 Kasus
“Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin,” kata Ossy dalam pernyataan tertulis, Jumat, 9 Oktober 2020, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Cara Buat Surat Keterangan Usaha sebagai Syarat Daftar BLT Banpres UMKM Rp 2,4 Juta
Ossy Mengatakan DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.
"Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat maka kami akan menempuh jalur hukum," kata Ossy dalam keterangannya.
Menurut Ossy, fitnah dan hoaks berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan. Alasan mereka adalah murni ingin menyuarakan penolakan terhadap UU Ciptaker.
Baca Juga: Lirik Lagu DOA Rich Brian dan Artinya dalam Bahasa Indonesia
Diketahui sebelumnya, legislator Fraksi Partai Demokrat (FPD) pada Sidang Paripurna DPR membahas UU Cipta Kerja menolak terhadap RUU Cipta Kerja dan memilih walkout.
Penolakan semacam ini menjadi hal yang wajar dalam demokrasi, tak hanya Partai Demokrat yang menyuarakan tolakan terhadap UU Ciptaker, namun juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta sejumlah kepala daerah.
Baca Juga: Sudah Dapat BLT Bansos Rp500 Ribu Per KK Non PKH Belum? Pakai Cara Ini Supaya Anda Bisa Dapat
“Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda,” kata Ossy.***
