Network
"Jumlah itu terdiri dari 1431 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari dinas sosial sebesar Rp150 ribu perbulan, diterima langsung untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Sementara untuk 1000 UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp200 ribu perbulan," ujarnya.
Rida juga mengimbau supaya pencairan BLT BBM diawasi secara seksama sehingga dapat sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
"Kami berharap tak ada unsur KKN di jajaran kami. Bantuan konsultasi dan pendapat hukum kejaksaan sangat kami apresiasi," ujarnya.
Rida juga meminta maaf dengan adanya keterlambatan pencairan BLT BBM di kota Payakumbuh. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena adanya mekanisme pencairan yang harus ditaati.
"Perlu dilakukan filter. Apa lagi kita tidak lagi menyerahkan uangnya dalam bentuk fisik, tapi melalui Bank Nagari dengan buat rekening dan bantuan ditransfer. Kita mengantisipasi kebocoran-kebocoran dengan melakukan digitalisasi transaksi keuangan" kata dia.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Irwan Suwandi mengatakan pemberian BLT BBM ini adalah kebijakan nasional dari pemerintah.
Lebih lanjut, Pemda melalui Inpres dan PMK harus menyediakan dana BLT bagi masyarakat dengan menganggarkan dua persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU).
"Di Kota Payakumbuh sekitar Rp2,1 miliar, diperuntukkan bagi warga miskin, UMKM terdampak, serta pengusaha transportasi seperti ojek dan sopir angkutan. Ada 2 segmen bantuannya, yakni pangan dan uang tunai," ujar Irwan Suwandidikutip dari ANTARA.
