Network
- Pasal 24 UUD 1945
- UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor 14/1985 tentang MA jo. UU Nomor 3 Tahun 2009
- UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU Nomor 2/1986 jo. UU Nomor 49/2009 tentang Peradilan Umum
- UU Nomor 7/1989 jo. UU Nomor 3/2006
- UU Nomor 5/1986 jo. UU Nomor 9/2004 jo. UU Nomor 51/2009
- UU Nomor 30/2014
- UU Nomor 31/1997
- Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan hukum publik)
Kemampuan Khusus
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 26/2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
- Hukum Acara Pidana dan Perdata Hukum Acara Peradilan Agama Hukum Acara Peradilan Militer Hukum Acara Peradilan TUN
- KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
- Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin)
- Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan
- Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa).
Baca Juga: 7 Tips Lolos Tes SKB CPNS 2023 dan Syarat Lulus, Berapa Passing Grade yang Harus Dilewati Peserta?
Jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan
Kemampuan Umum
- Pasal 24 UUD 1945
- UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor 14/1985 tentang MA jo. UU Nomor 3 Tahun 2009
- UU Nomor 2/1986 jo. UU Nomor 49/2009 tentang Peradilan Umum
- UU Nomor 7/1989 jo. UU Nomor 3/2006
- UU Nomor 5/1986 jo. UU Nomor 9/2004 jo. UU Nomor 51/2009
- UU Nomor 30/2014 (Peradilan TUN)
- UU Nomor 31/1997 (Peradilan Militer
- UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor)
- UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrian )
- UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Peradilan Perikanan)
- UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)
- UU 26/2000 (Pengadilan HAM)
- UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU 14/2002 (Pengadilan Pajak)
- UU 3/2006 (Mahkamah Syar/iyah)
Baca Juga: 7 Cara Mengatasi Login SSCASN BKN Error Notifikasi Application is Not Available bagi CPNS 2023
Kemampuan Khusus
- Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan hukum publik)
Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) - Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)
- Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
- Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
- KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata(umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya,UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
- Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata.
- Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi,traktat, kebiasaan dan doktrin)
- Sistem pembuktian dalam perkara pidana
- Sistem pembuktian dalam perkara perdata
- Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
- Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
- Bantuan hukum (Posbakum)
- Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
- Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)
Contoh Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Mahkamah Agung 2023
Berikut sejumlah contoh soal seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Mahkamah Agung 2023, selengkapnya.
Soal 1
