Network
Para tenaga honorer tersebut bekerja di 595 instansi yang telah mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengaku pemerintah sedang mencari solusi terbaik. Ia mengaku tak ingin ada PHK massal.
Baca Juga: Sedih, PNS Golongan INI Segera Dipensiunkan Pemerintah, Begini Aturan BKN Terbaru
Solusi yang ingin dicapai pemerintah dengan prinsip menghindari PHK massal, menghindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini, serta sesuai dengan regulasi yang ada.
“Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-ASN ini. Tadi kami rapat dengan DPR, terima kasih atas masukan dan saran dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, yang InsyaAllah akan semakin mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN yang kini sedang digodok,” ujar Anas seusai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, dikutip dari menpan.go.id.
Sementara itu, dikutip dari Antara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pengangkatan honorer menjadi PPPK harus terealisasi paling lambat 28 November 2023.
"Pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK ini harus sudah terealisasi paling lama 28 November tahun ini," kata Junimart, Jumat, 14 April 2023.
Baca Juga: Alhamdulillah! 2,3 Juta Tenaga Honorer Ini Mau Diangkat Jadi PPPK
