Network
BERITA DIY - Berikut ini profil dari pejabat publik Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti yang tuai kontroversi atas pernyataannya kepada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi ibilis.
Biodata singkat dari Muhammad Adil sebelum menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti tersedia di sini. Ia lahir di Riau pada 18 April 1972.
Ia mengawali jejak politiknya dengan menjadi anggota DPRD Bengkali tahun 2009 kemudian terus menanjak hingga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2009-2014.
Setelah periode tersebut, Muhammad Adil menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selama dua periode, yakni tahun 2014-2018 dan 2019-2020.
Baca Juga: Biodata Kevin Sanova Pemain Sinetron Anak Langit, Viral Jual Roti Keliling: Umur, Karier dan Akun IG
Pada periode keduanya menjabat sebagai DPRD Provinsi Riau, ia hanya satu tahun menjabat karena memilih untuk maju sebagai calon Bupati Kepulauan Meranti pada Pilkada 2020.
Baru setelahnya hingga hari ini Muhammad Adil menjabat sebagai Bupati Kepulauan Merani periode 2021-2024.
Latar belakang pendidikan Muahmmad Adil adalah, mulai dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Alah Air pada tahun 1978-1984.
Ia lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri di SMPN 3 Selatpanjang di tahun 1984-1987 dan Sekolah Menengah Atas di SMPN 2 Selatpanjang di tahun 1987-1990. Muhammad Adil tercatat sebagai alumnus Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
Ia menjadi sorotan media dan netizen tanah air karena pernyataan Muhammad Adil beberapa waktu lalu yang menyebut jajaran Kemenkeu diisi oleh iblis atau setan.
Perkataan tidak senonoh itu ia lontarkan saat rapat koordinasi nasional Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada Kamis, 9 Desember 2022 lalu.
Situasi tersebut dipicu karena Muhammad Adil mersa kesal karena dana bagi hasil atau DBH produksi minyak dari Meranti pembagiaan dari Kemenkeu nilainya dirasa kecil.
Dalam keterangannya, Kepulauan Meranti merupakan salah satu penghasil minyak mentah yang harganya belakangan tinggi.
Namun DBH yang didapatkan tidak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak. Selain itu Muhammad Adil juga menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti.
Atas kejadian tersebut, Muhammad Adil diminta untuk bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi.
Pasalnya, apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti ini sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masayarakat.
Demikian profil dan biodata singkat dari Bupati Meranti yang tuai kontroversi atas pernyataan yang sebut jajaran Kemenkeu diisi oleh ibilis.***
