Network
BERITA DIY - PPKM Darurat di Jawa dan Bali telah diberlakukan terhitung tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Pemerintah meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah demi mengurangi penyebaran pandemi corona.
Kendati demikian, pelaksanaan PPKM Darurat sendiri berpotensi tidak dipatuhi oleh pihak dan masyarakat tertentu. Namun, publik juga berhak menyampaikan laporan jika ada tindakan yang melanggar ketentuan PPKM Darurat.
Seperti yang diketahui, PPKM Darurat bertujuan untuk membatasi mobilisasi dan segala jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumuman.
Penutupan tempat wisata, pembatasan keterisian moda transportasi umum, hingga restoran yang diminta tidak boleh melayani makan di tempat, merupakan tiga dari beberapa poin yang diwajibkan selama PPKM Darurat.
Adapun Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas bagi publik yang melihat pelanggaran terjadi. Selain itu, para pekerja juga dapat melaporkan perusahaannya jika kedapatan melanggar aturan secara aman dengan merahasiakan identitas.
Sebagai informasi, kebijakan PPKM Darurat mewajibkan sektor non-esensial dan non-kritikal untuk 100% Work From Home. Oleh karena itu, jika sektor ini masih beroperasi di tempat, maka para pekerja berhak untuk memberikan laporan.
"Kalau di kantormu masih ada yang belum menerapkan peraturan PPKM Darurat, kamu bisa lapor melalui JakLapor di JAKI dengan kategori pelanggaran Hubungan Pekerja dan Pengusaha," sebagaimana disampaikan oleh Insatgram resmi Humas Pemrpov DKI Jakarta @dkijakarta, Selasa, 6 Juli 2021.
Berikut ini langkah-langkah melaporkan pelanggaran di wilayah DKI Jakarta melalui JakLapor di JAKI.
