Network
BERITA DIY - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara kongres luar biasa (KLB) partai tersebut yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pengamat Politik Saiful Mujani menyebut, lonceng kematian Partai Demokrat berbunyi, tergantung Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly akan mengesahkan atau tidak.
"Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kl mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD Ahy, lonceng kematian PD makin kencang," tulisnya melalui akun Twitternya, Sabtu, 6 Maret 2021.
Dia menambahkan jika Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, ada kemungkinan AHY tak bisa tampil di 2024.
"PD Ahy selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?" ulasnya.
Baca Juga: Jabat Ketum Demokrat, Moeldoko Diminta Yunarto Wijaya Lepas Jabatan Kepala KSP
Namun demikian, jika Moeldoko memimpin Partai Demokrat, Ia tak yakin partai itu bisa membesar. Menengok Partai Demokrat hingga kini dibesarkan oleh nama SBY.
"Saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? spti mantan jendral2 lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai," kata Saiful.
"Akibatnya, 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu," imbuhnya.
Baca Juga: Wali Kota Gibran Rakabuming Bisa Perintah Menteri hingga Dikawal Paspampres Disorot, Warganet Heboh
Dia menilai, hasil akhir dari manuver Moeldoko ini adalah membunuh Partai Demokrat. Hal itu dapat menjadi preseden yang buruk, menengok Moeldoko adalah pejabat negara.
"Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi," pungkasnya.***
