BERITA DIY – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun memberikan ultimatum kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) soal adanya kebocoran data.
Ultimatum dan tuntutan DPR kepada BSI ini merupakan respon terkait masalah data BSI yang mengalami kebocoran lantaran dibobol oleh hacker.
Dikutip Berita DIY dari laman Facebook DPR RI, Mukhamad Misbakhun memberikan ultimatum dan beberapa tuntutan kepada BSI.
Pada laman tersebut, Mukhamad Misbakhun menilai melakukan negosiasi dengan para hacker tidak lebih penting jika dibandingkan dengan pemulihan sistem keamanan data nasabah BSI.
Dalam hal ini, Mukhamad Misbakhun terpantau menekankan agar BSI dapat segera melakukan pemulihan sistem keamanan data nasabah.
Sebagi informasi bahwa sistem perbankan milik BSI saat ini mengalami kebocoran dan sedang eror lantaran disebut-sebut sedang diserang oleh para hacker handal.
Selain terjadi kebocoran, data para nasabah juga disebar bebas di pasar gelap.
Misbakhun terpantau menyayangkan kejadian ini dan meminta bank yang bersangkutan bertanggung jawab.
Baca Juga: Kode Bank BRI, BNI, BSI, Mandiri, BCA, BTN, Mega, Bukopin, dan Lainya untuk Transfer Uang di ATM
Misbakhun juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera turun tangan.
Ia berharap ke depan OJK bisa memiliki protokol keamanan terhadap serangan siber di bank-bank yang ada di Indonesia.
Setiap bank pun lanjutnya perlu melakukan pencegahan terhadap serangan siber.
Senada dengan Misbakhun, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak juga mendesak manajemen BSI untuk berani membuka hasil investigasi digital forensik terhadap serangan siber sistem IT.
Amin Ak menyebut bahwa bagaimanapun nasabah membutuhkan jaminan keamanan atas data pribadi mereka.
“Saya melihat respon BSI pasca serangan ransomware belum cukup membuat nasabah tenang. Seharusnya BSI bergerak cepat mencegah penyalahgunaan data yang bisa merugikan nasabah. Apapun alasannya, ini merupakan kelalaian pengelola BSI,” sebut Politisi Fraksi PKS ini, dikutip Berita DIY dari laman resmi DPR RI.
Lebih lanjut, Amin Ak meminta Kementerian BUMN turut bertanggung jawab atas dugaan bocornya 15 juta data nasabah di BSI.
Amin menambahkan, Kementerian BUMN yang bertugas membina dan mengawasi manajemen bank-bank BUMN tidak bisa lepas tangan.
Baca Juga: Cara Ambil Uang di ATM BRI, BNI, BCA, dan BSI: Tarik Tunai dengan Mudah dan Cepat
Pasalnya, peretasan sistem IT bank-bank BUMN sudah beberapa kali terjadi. Hal itu menunjukkan pertahanan siber bank-bank di Indonesia tidak kuat.
Itulah informasi mengenai dampak kebocoran data Nasabah BSI besertapan dari DPR yang juga memention BSI dan OJK.***