BERITA DIY - Pemerintah memastikan membuka 1,3 juta formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Akan tetapi, untuk jadwal rinci seleksi, saat ini masih disusun Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
"Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam siaran persnya, Jumat (19/3/2021).
Baca Juga: Aduh! 6 Hal Ini Bisa Buat Anda Gagal Seleksi CPNS 2021
Dia mengatakan pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan.
Termasuk, kata Tjahjo, mencoba keteraturan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Baca Juga: Tjahjo Kumolo: Perekrutan CPNS Tahun 2021 Tidak Didasari Jumlah Pegawai yang Pensiun
Seleksi CPNS menurutnya memang dilakukan setiap tahun. Akan tetapi pada tahun 2020 ditiadakan karena pandemi Covid-19.
"Pengadaan ASN ini adalah sebuah upaya yang terkait dengan prioritas pembangunan SDM, terutama SDM ASN yaitu dengan melakukan rekrutmen pegawai ASN," katanya.
Baca Juga: Datangi DPR, MenPAN RB Lapor Rekrutmen CPNS 2021 Mau Dibuka: Pemerintah Butuh 4,2 Juta PNS
Oleh karena itu, pada tahun ini, pemerintah membuka besar-besaran seleksi ASN.
"Maka terkait dengan seleksi tahun 2021, pertama perlu saya tegaskan, terkait dengan pengadaan 1 juta guru PPPK, Kementerian PANRB mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merekrut melalui skema PPPK yang dilakukan untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi oleh tenaga honorer," ungkapnya.
Kemudian, lanjut Tjahjo, diputuskan untuk membuka sejumlah kurang lebih 1 juta lowongan guru dengan skema PPPK.
Baca Juga: Rekrutmen 1,3 Juta CPNS dan PPPK 2021 Dibuka April, Ini Syarat Pendaftaran
Para pelamar yang bisa mengisi lowongan ini adalah tenaga honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, guru eks Tenaga Honorer Kategori-2, dan lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang tidak mengajar.
"Bahkan Kemendikbud menyediakan fasilitas bagi tenaga-tenaga honorer ini meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi, dan memberikan kesempatan tes sebanyak tiga kali," kata Tjahjo.
Baca Juga: 11.580 Formasi 2019 Masih Kosong, Kapan CPNS 2021 Dibuka? Ini Penjelasan Menpan RB
Kementerian PANRB bersama dengan Kemendikbud serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyusun rencana ini sejak Februari 2020.
"Terkait dengan pengadaan ASN di pemerintah daerah, perlu saya jelaskan, untuk mengisi kebutuhan jabatan lainnya di pemerintah daerah selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189.000 formasi untuk CPNS dan PPPK," ujar Tjahjo.
"Sedangkan terkait dengan pengadaan ASN di pemerintah pusat, untuk mengisi kebutuhan di instansi pemerintah pusat, pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000 formasi, baik untuk CPNS maupun PPPK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan," imbuhnya.***