BERITA DIY – Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras sebesar 1 juta ton menuai polemik. Kebijakan ini dinilai menunjukkan sikap tidak pro petani, mengingat saat ini telah masuk masa panen.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui konfersi pers virtual tanggal 15 Maret 2021 menyampaikan bahwa rencana impor 1 juta ton beras dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan stok dan menstabilkan harga.
“Ini (impor) bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya," katanya dikutip BERITA DIY dari Antara.
Baca Juga: Mengejutkan! Opa Chan Bongkar Reyna Anak Andin, Elsa 'Kebakaran Jenggot' di Ikatan Cinta Malam Ini
Baca Juga: Tubuh Lebih Ideal dengan 10 Tips Menambah Berat Badan Berikut Ini: Dijamin Enak dan Tak Menyiksa
Wacana pemerintah direspon beragam, kebanyakan menyatakan menolak rencana ini. Pasalnya dengan impor beras, harga beras dari petani akan jatuh.
Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti mengatakan Menteri Perdagangan tidak memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Renny menyampaikan bahwa saat ini terjadi penurunan harga beras karena wacana impor.
"Kami sangat menyesalkan pernyataan Mendag terkait dengan impor beras itu," katanya dalam raker Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis 18 Maret 2021 dikutip dari Antara.
Renny mengatakan bahwa pada kenyataannya impor beras berimbas pada turunnya harga gabah. Bahkan saat ini ketika masa panen harga gabah berada di bawah harga pokok pembelian (HPP).
Baca Juga: 13 Rukun Sholat Wajib dan Sholat Sunnah yang Wajib Diketahui dan Dipahami oleh Setiap Muslim
Baca Juga: Yakin 85 Persen Rakyat Indonesia Setuju Jokowi Tiga Periode, Arief Poyuono: Sepuluh Tahun Itu Kurang
“Kami berharap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dapat menjelaskan kepada Menteri Perdagangan mengenai kondisi yang ada di lapangan pada saat ini. Kami juga minta Kementrian Pertanian membuat call center agar petani bisa menjual gabah hasil panen mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku kesulitan menyalurkan beras yang ada di gudang apabila harus mengimpor lagi satu juta ton sesuai direncanakan pemerintah.
Budi melaporkan persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) dan 23.708 ton beras komersial.
Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton. Pada Maret 2020, beras impor tahun 2018 itu masih tersisa sekitar 900 ribu ton.
Beras tersebut kemudian disalurkan untuk bantuan sosial Kementerian Sosial dan bantuan langsung dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi sekitar 450 ribu ton dari alokasi 900 ribu ton.
Hingga kini ada sisa sebanyak 275.811 ton beras impor tahun 2018 yang masih tersimpan di gudang Bulog dengan 106.642 ton di antaranya sudah mengalami turun mutu.***