Network
BERITA DIY - Isu pelengseran Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia kembali mencuat. Hal ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bahkan sudah jauh-jauh hari mengingatkan.
Di tengah penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, isu ini semakin menyeruak.
Presidium KAMI dan Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut berbicara terkait masalah ini. Refly bahkan secara terang-terangan mengatakan ada beberapa pihak yang menginginkan Presiden Jokowi lengser.
Baca Juga: Cara Membuat SKU Surat Keterangan Usaha untuk Daftar Bantuan BLT Banpres UMKM atau BPUM Rp 2,4 Juta
"Ada kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi," tutur Refly sebagaimana dikutip Portal Jember dari kanal Youtube Refly Harun.
Sebagaimana diberitakan Portal Jember sebelumnya ddengan judul: Isu Jokowi Akan Dilengserkan Memanas, SBY Bongkar Fakta Mengejutkan: 'Dibidik dan Harus Jatuh', Refly juga mengatakan ada tokoh besar yang ikut andil di dalamnya.
Di sisi lain, politisi PDIP Tubagus Hasanuddin menyebut bahwa isu ini bagaikan mimpi di siang bolong.
"Rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat," tutur Hasanuddin, seperti dikutip Portal Jember dari RRI, Rabu, 14 Oktober 2020 lalu.
Baca Juga: Update! BLT Subsidi Gaji BPJS Gelombang 2 Segera Cair, Cek Link Ini dan Lapor Jika Tidak Ditransfer
Terkait isu Jokowi akan dilengserkan ini, sebenarnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengungkap fakta mengejutkan.
Dalam tulisan berjudul PENYELESAIAN KASUS JIWASRAYA AKAN SELAMATKAN NEGARA DARI KRISIS YANG LEBIH BESAR yang dibuat oleh SBY mengungkap soal pelengseran Jokowi.
Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming TV One Hari Ini Selasa 20 Oktober 2020 Ada ILC Indonesia Lawyers Club
Tulisan yang diunggah ke Facebook pada 27 Januari 2020 tersebut membahas mengenai kasus keuangan salah satu BUMN, yakni PT Asuransi Jiwasraya.
Awalnya, SBY tak ambil pusing dengan kasus tersebut. Bahkan, ketika kasus ini disebut bermula sejak 2006, SBY belum terlalu menanggapi.
Namun, ketika pemerintahannya yang disalahkan atas kasus Jowasraya, SBY mulai menelaah lebih jauh.
"Apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi?" tulis SBY, seperti dikutip Portal Jember dari Facebook Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY secara terang-terangan mengaku tak terima atas tudingan mengejutkan itu. Namun, ia lebih terkejut saat tahu adanya pihak yang ingin dibentuk Pansus.
Baca Juga: Bawa KTP, Ini Cara Cek Dapat BLT Banpres UMKM atau BPUM Rp 2,4 Juta di eform.bri.co.id/bpum Bank BRI
"Alasannya sungguh membuat saya “geleng kepala”. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," tutur SBY.
"Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini," sambungnya.
Namun, ketika pemerintahannya yang disalahkan atas kasus Jowasraya, SBY mulai menelaah lebih jauh.
"Apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi?" tulis SBY, seperti dikutip Portal Jember dari Facebook Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY secara terang-terangan mengaku tak terima atas tudingan mengejutkan itu. Namun, ia lebih terkejut saat tahu adanya pihak yang ingin dibentuk Pansus.
"Alasannya sungguh membuat saya “geleng kepala”. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," tutur SBY
Baca Juga: Cara Membuat SKU Surat Keterangan Usaha untuk Daftar Bantuan BLT Banpres UMKM atau BPUM Rp 2,4 Juta
"Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini," sambungnya.
SBY pun mengungkap tokoh-tokoh yang dimaksud. Salah satunya adalah Jokowi.
"Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," terangnya.
Lebih lanjut, SBY mengungkap bahwa ia mengenal Sri Muyani, Rini, dan Erick sebagai sosok kompeten dan mau bekerja keras.
Baca Juga: Cara Membuat SKU Surat Keterangan Usaha untuk Daftar Bantuan BLT Banpres UMKM atau BPUM Rp 2,4 Juta
Pun dengan Jokowi yang belum tentu mengetahui soal penyimpangan di Jiwasraya.
"Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah," tegasnya.
SBY kemudian mengungkap hal serupa pernah terjadi ketika ia memimpin Indonesia. Saat itu, usai Pemilu 2009 politik Indonesia sempat kacau karena isu bail-out Bank Century.
Seperti halnya kasus Jiwasraya, saat itu yang dibidik adalah Sri Mulyani, Boediono, dan jika bisa SBY juga dilengserkan.*** (Dinar Firda Rosa/Portal Jember)
