Network
Untuk program perlindungan sosial dengan alokasi Rp203,91 triliun meliputi sudah DIPA Rp177,1 triliun dan belum DIPA Rp26,7 triliun telah terealisasi Rp86,45 triliun atau 48,8 persen dari DIPA.
Realisasi itu terdiri atas PKH Rp26,6 triliun, kartu sembako Rp25,8 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp3,2 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp16,5 triliun, kartu prakerja Rp2,4 triliun, diskon listrik Rp3,1 triliun, dan BLT dana desa Rp8,8 triliun.
Baca Juga: Detik-Detik Meletusnya Gunung Sinabung, Lokasi Sekitar Gelap Gulita Seperti Malam Hari
Upaya percepatan penyerapan anggaran untuk perlindungan sosial akan dilakukan dengan akselerasi penyelesaian data KPM, penguatan pendampingan desa, dan pelaksanaan program kartu prakerja gelombang ke-4 yang dimulai sejak 7 Agustus 2020.
Kemudian untuk sektoral K/L dan pemda dengan alokasi Rp106,5 triliun yang sudah DIPA Rp33,5 triliun dan belum Rp72,6 triliun dengan realisasi Rp8,6 triliun atau 25,7 persen dari DIPA.
Realisasi untuk sektoral K/L dan pemda terdiri atas padat karya K/L Rp8,6 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp13,4 miliar, dan DAK fisik Rp1,5 miliar. Selanjutnya, insentif dunia usaha dengan alokasi Rp120,61 triliun yang tanpa DIPA Rp70 triliun dan belum Rp50,6 triliun dengan realisasi Rp16,6 triliun atau 13,7 persen dari pagu.
Baca Juga: Pendaki di Bondowoso Terjatuh dan Ditemukan Meninggal
Realisasi untuk insentif dunia usaha meliputi PPh 21 DTP Rp1,18 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp3,34 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp4,27 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp3,6 triliun, dan penurunan tarif PPh badan Rp4,17 triliun.
Untuk dukungan bagi UMKM dengan alokasi Rp123,47 triliun yang DIPA Rp41,2 triliun, tanpa DIPA Rp78,8 triliun, dan belum DIPA Rp3,4 triliun dengan realisasi Rp32,5 triliun atau 27,1 persen dari DIPA dan tanpa DIPA.
Realisasi dukungan bagi UMKM terdiri dari penempatan dana Rp30 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun, PPh final UMKM DTP Rp0,2 triliun, dan subsidi bunga Rp1,31 triliun.
