Network
BERITA DIY - Sejalan dengan tren penurunan angka penularan Covid-19, kegiatan penguatan kapasitas pendamping dan SDM Kesos diharapkan akan semakin optimal di masa mendatang.
Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kegiatan praktik akan lebih intensif dilaksanakan.
Harapan terhadap penguatan kapasitas SDM Kesos semakin tinggi sejalan dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam beberapa kesempatan, Mensos menekankan peran strategis SDM Kesos merespon kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Untuk menindaklanjuti arahan Mensos, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta segera melakukan evaluasi dan penyesuaian.
BBPPKS Yogyakarta merupakan UPT milik Kementerian Sosial yang melaksanakan tugas sebagai lembaga Pelatihan Kesejahteraan Sosial bagi para SDM Kesos.
Kepala BBPPKS Yogyakarta Eva Rahmi Kasim mengatakan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan medium aplikasi zoom dirasakan kurang optimal.
Kegiatan kediklatan sejatinya lebih banyak bermuatan praktik untuk membentuk dan mengasah life skill. Ke depan BBPPKS akan lebih banyak melaksanakan diklat yang bersifat terapan atau teknis.
"Tujuannya untuk menguatkan kompetensi teknis para pendamping dan tenaga kesos dalam upaya penguatan life skill pemerlu pelayanan kesos secara psikososial dan ekonomis," kata Eva di hadapan para Anggota Komisi VIll yang melakukan kunjungan kerja di kantor BBPPKS Yogyakarta (24/06).
Menurut Eva, penguatan life skill membutuhkan pengalaman langsung di lapangan. Dengan dukungan konseptual, para pendamping perlu mengasah, menerapkan dan menemukan solusi di tengah-tengah masyarakat.
Kunjungan Kerja anggota Komisi VIII dilakukan dalam rangka tugas-tugas pengawasan. Penjelasan Eva merupakan respon atas pertanyaan anggota dewan seputar kendala yang dihadapi balai selama 2 tahun pandemi.
Sesuai tugas dan fungsinya, anggota dewan melihat pencapaian pelaksanan kegiatan kediklatan di UPT balai diklat Kemensos RI.
Anggota Dewan juga menggali berbagai informasi mengenai penanganan kemiskinan di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta.
Ketua rombongan Komisi VIll MY Esti Wijayanti mengatakan, balai diklat merupakan titik pusat penguatan program program Kementerian Sosial. Karena itu pelaksanaan diklat haruslah memberikan kontribusi kepada masyarakat.
"Pelaksanaannya ditempuh secara berjenjang dan berkelanjutan. Saya yakin, BBPPKS dapat mengantisiapsi tantangan serta meningkatkan mutu untuk bergerak ke arah yang lebih baik," kata dia.
Sebagai anggota dewan dirinya menaruh perhatian yang besar dalam pengembangan pelaksanaan kediklatan ke depan.
"Saya mengapresiasi upaya Kemensos untuk membantu masyarakat miskin rentan seperti anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat covid-19," katanya.
Ke depan, ia meminta Kemensos meningkatkan layanan agar anak-anak tersebut dapat lebih mandiri.
"Balai diklat bisa berkontribusi dengan memberikan keterampilan dan kemandirian di masa yang datang," katanya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih memastikan sinergitas antara Pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos dan daerah berjalan konstruktif.
Bekerja bersama dengan Kemensos, Pemprov telah dapat dicapai kemajuan signifikan dalam percepatan penanganan kemiskinan.
Endang memaparkan, tahun 2021 telah berhasil dilakukan graduasi KPM PKH sebanyak lebih dari 3000 KPM.
Keberhasilan ini dilakukan dengan penguatan sosial ekonomi penerima PKH melalui program KUBE yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi.
Dalam kegiatan kunker tersebut juga diserahkan secara simbolis Bantuan Atensi Kemensos berupa bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia, bantuan kewirausahaan, bantuan terapi dan bantuan pemenuhan kehidupan yang layak kepada para penyandang disabilitas, lansia, Penyalahgunaan Napza, dan penyandang Disabilitas Netra.
Total bantuan yang diberikan sejumlah Rp111.314.667 dari Sentra Antasena Magelang, Sentra terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Sentra terpadu Kartini Temanggung dan Sentra Satria Baturaden Purwokerto..
Rombongan Komisi VIII terdiri dari 19 orang Anggota yang dipimpin oleh My Esti Wijayanto (PDIP), serta anggota lain dari Fraksi Gerindra, PKB, Nasdem, PPP, Partai Demokrat, Golkar, PAN, dan PKS.***
