BERITA DIY - Pakar politik berharap agar Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB mempu mencegah polarisasi dan mengedepankan program.
KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan PPP diharakan mampu menjaga stabilitas politik nasional menjelang Pemilu 2024.
KIB diharapkan mempu mendorong Pemilu 2024 dengan mengedepankan asas luberjurdil dan tidak menggunakan isu yang memecah belah bangsa.
"Saya pikir alasan yang diungkap KIB itu koridornya sama bahwa stabilitas politik-sosial itu kita tidak menginginkan terulangnya kembali polarisasi politik atau politisasi identitas yang memang marak di 2019," kata Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana.
Baca Juga: Daftar Bersama ke KPU, Pengamat Nilai Koalisi Indonesia Bersatu Relatif Solid
Aditya menilai KIB sepatutnya menerjemahkan tekad dan semangat itu dalam wujud program dan kerangka kerja.
"Makanya poinnya seharusnya lebih ke tawaran program. Pembedanya di sana. Tawaran program, itu jauh lebih penting," terangnya.
Menurutnya, semangat menjaga stabilitas politik itu menjadi kepentingan bersama bagi seluruh anak bangsa yang terlibat dalam pesta demokrasi lima tahunan.
Pemilu yang jurdil dan demokratis harus diwujudkan bukan hanya kontestan, tapi juga penyelenggara dan pemilih. Semuanya benar-benar diajak untuk menjaga kesatuan dan persatuan.
Baca Juga: Daftar ke KPU Bersamaan, Koalisi Indonesia Bersatu Dinilai Usung Semangat Persatuan
"Jadi dalam koridor itu semua pihak yang ingin menjadi bagian dalam Pemilu 2024 punya kerangka yang sama," tegasnya.
Aditya juga mengungkapkan semangat menjaga persatuan dan kesatuan sudah menjadi kesepakatan nasional. Hal itu patut dicatat sebagai semangat kolektif. Tidak elok jika semangat itu dilabelkan pada hanya satu pihak.
"Kalau soal menjaga kesatuan dan persatuan dan sebagainya itu kan sudah kesepakatan nasional. Jadi bukan kemudian dibelah dalam konteks itu (kontestasi). Kalau ada orang tidak mendukung itu? Berarti punya persoalan dong. Kan tidak juga begitu," terusnya.
Aditya menegaskan semangat itu harusnya tidak digunakan untuk sebagai pembeda dalam pilihan politik.
"Isu itu harus menjadi perhatian. Bukan kemudian dibelah dalam kontestasi pencalonan atau kontestasi politik," tegasnya.
Buktikan Komitmen
Sementara itu, Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago gagasan yang diusung oleh KIB menjadi angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia.
Dia mengingatkan bagaimana dua pemilu sebelumnya yang menimbulkan polarisasi di masyarakat, bahkan sampai saat ini.
“Kalau mencermati KIB punya misi agenda bagaimana pemilu kita tidak inklusi, liberal, persaingan yang tidak terlalu membuat luka tadi ini bagus, punya cita-cita, ini angin segar untuk demokrasi untuk kemajuan politik,” kata hari ini (11/8).
Menurut pendiri Voxpol Center Research dan Consulting ini, Ada dua hal yang menyebabkan konflik dalam Pemilu, yaitu politik identitas dan buzzer politik.
Pada dua gelaran pemilu terdahulu, dua hal ini jadi senjata dan terbukti memecah masyarakat.
Salah satu cara untuk mencegah terulangnya kejadian ini adalah dengan memiliki tiga Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
Baca Juga: Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka untuk Cari Tambahan Partai Baru Meski Peluangnya Kecil
Calon ketiga berfungsi untuk ‘memecah gelombang’, sehingga pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang meriah untuk bangsa Indonesia.
“Demi keutuhan bangsa, dan stabilitas politik baik, menurut saya dua calon musibah yang akan berulang, kita tidak belajar dari pengalaman kita? Apa kita kurang belajar? Bentangan dua pemilu kita belajar, agar tidak main main dengan politik identitas dan polarisasi,” tegas Pangi.
Sebelumnya, saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Airlangga didampingi Ketua PAN Zulkifli Hasan dan Ketua PPP Suharso Monoarfa.
"Kami memiliki semangat yang sama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam Pileg dan Pilpres 2024. Ini adalah Pemilu yang ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia," ujar Airlangga.***