Ketua DPR RI Puan Maharani Minta Pemerintah Fasilitasi Masyarakat yang Ingin Mudik dengan Sebaik Mungkin

19 April 2022, 20:00 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mudik dengan sebaik mungkin. /Instagram.com/@puanmaharaniri

BERITA DIY - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memfasilitas masyarakat yang ingin mudik dengan sebaik mungkin.

Hal ini disampaikan Puan lantaran adanya potensi kemacetan parah pada mudik lebaran 2022 ini. Ia berharap agar pemerintah menyiapkan skenario terburuk jika terjadi kemacetan parah di luar prediksi.

Puan juga berharap agar Kementerian dan instansi yang terlibat dalam penanganan mudik Lebaran 2022 ini mempersiapkan infastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai bagi pemudik.

Baca Juga: Pengamat Apresiasi Langkah Ketua DPR RI Puan Maharani yang Rawat Kesinambungan dengan Berbagai Cara

“Segala persiapan dan langkah antisipasi harus disiapkan pemerintah sebaik dan sedini mungkin, agar masyarakat bisa mudik dengan selamat dan tenang. Siapkan skenario terburuk jika terjadi kemacetan parah di luar prediksi,” kata Puan, Selasa 19 April 2022.

Diperkirakan, akan ada sekitar 80 juta orang yang mudik ke kampung halamannya di mana 14 juta di antaranya berasal dari wilayah Jabodetabek.

Dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebanyak 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor akan bergerak bersama pemudik.

Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Dorong Penyusunan Aturan Turunan agar UU TPKS Segera Dirasakan Manfaatnya

“Kita memaklumi antusias warga mengingat akibat pandemi Covid-19, sudah 2 tahun masyarakat tidak diperkenankan mudik saar Lebaran. Antusiasme mudik yang tinggi ini harus disikapi dengan persiapan matang dari pihak otoritas,” ujar Puan.

Mantan Menko PMK ini mengingatkan pentingnya setiap detail kebutuhan masyarakat dipersiapkan selama perjalanan mudik.

Puan mengatakan, pengamanan di setiap titik keramaian juga penting dilakukan.

Baca Juga: UU TPKS Akhirnya Disahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani Dapat Apresiasi Tinggi dari Elemen Perempuan

“Jangan sampai karena kurangnya persiapan, terjadi lagi kemacetan hingga 20 jam di dalam tol dan memakan korban jiwa seperti pada 2016 lalu,” paparnya.

Puan juga meminta aparat keamanan bekerja sama dengan tenaga kesehatan di posko-posko mudik, termasuk di stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, terminal bus, dan di jalur-jalur darat.

Dengan begitu, masyarakat akan dipermudah apabila membutuhkan pertolongan pertama saat mudik.

Lebih lanjut, Puan menilai tradisi mudik Lebaran akan menjadi stimulus yang semakin mendorong pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Apa Itu 'Inter Parliamentary Union' IPU yang Diisi oleh Puan Maharani? Ini Jumlah Anggota dan Kantor Pusat

“Mudik Lebaran akan meningkatkan pariwisata daerah. Termasuk juga akan kian menggerakkan UMKM lokal saat pemudik berbelanja oleh-oleh. Tapi tentunya, mobilitas tinggi masyarakat harus dibarengi dengan ketatnya protokol kesehatan,” tutupnya.

Komplikasi Masalah

Senada dengan Puan, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan pemerintah secara matang mempersiapkan mudik.

Menurutnya, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah pemudik yang sedemikian besar bisa merembet pada banyak permasalahan, seperti kemacetan, kecelakaan, dan kejahatan.

“Pemerintah seharusnya membuat kebijakan antisipatif. Jadi ini ada 89 juta yang akan mudik. Berarti nanti akan ada kemacetan di jalan tol, apalagi penerapan ganjil-genap juga menyebabkan kemacetan di jalan arteri. Ini menurut saya potensi kecelakaan, potensi terjadinya kerawanan-kerawanan seperti kejahatan sangat tinggi. Jadi menurut saya pemerintah membuat kebijakan yang sifatnya antisipasi,” ujar Trubus saat dihubungi pada 19 April 2022.

Baca Juga: Mengenal Baju Adat yang Dipakai Jokowi, Ma'ruf Amin, dan Puan Maharani di Upacara HUT RI ke-76

Trubus juga menekankan bahwa Covid-19 masih mengancam dengan varian baru dan jumlah kasus yang setiap saat bisa melonjak.

Menurutnya, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat bahwa covid-19 masih ada sehingga diperlukan kewaspadaan untuk mencegah peningkatan kasus.

“Pemerintah juga harus hati-hati memberikan edukasi pada masyarakat terkait keberadaan covid-19,” tegasnya.

Sayangnya, menurut Trubus, pemerintah tampak belum menyiapkan langkah antisipasi, bahkan cenderung larut dalam euforia penanganan pandemi yang dianggap berhasil.***

Editor: Iman Fakhrudin

Tags

Terkini

Terpopuler